RAKYATKU.COM, WAJO – Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi Gerindra, H. Ibnu Hajar, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo terkait ketimpangan perhatian terhadap wilayah yang terdampak banjir, khususnya Kecamatan Belawa. Dalam pernyataannya, Jumat (01/08/2025), ia menilai pemerintah seolah membiarkan penderitaan warga yang saban tahun menjadi korban luapan air.
"Pemkab Wajo harus peka dan bertindak cepat. Meski kewenangan Bendungan Gerak Tempe ada di pemerintah pusat, namun Pemkab tidak bisa lepas tangan. Ini soal nyawa dan penghidupan rakyat Wajo, terutama di Kecamatan Belawa," tegas Ibnu Hajar.
Ia mengungkapkan bahwa banjir di Belawa telah menjadi siklus tahunan dalam lima tahun terakhir. Dampaknya bukan hanya kerusakan rumah, tapi juga gagal panen dan kerugian ekonomi yang signifikan.
Baca Juga : Pemkab Wajo Canangkan Gerakan Salat Dhuha Berjamaah: Sekolah Jadi Penggerak Utama
"Setiap musim hujan, masyarakat Belawa dihantui banjir. Ini bukan hal baru, tapi penanganannya tak kunjung nyata. Padahal dampaknya sangat serius, mulai dari kerugian materi hingga trauma sosial," ujarnya.
Ibnu Hajar juga menyoroti ketimpangan kebijakan antara wilayah kota dan desa. Ia membandingkan penanganan banjir di Kecamatan Tempe yang mendapat alokasi anggaran Rp4 miliar dari APBD 2025, sementara Kecamatan Belawa tidak tersentuh kebijakan serupa.
"Jangan hanya fokus ke wilayah kota. Belawa juga bagian dari Wajo. Sayangnya, jangankan anggaran, kunjungan dari pejabat pun nyaris tidak ada. Ini ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan," ucapnya dengan nada kecewa.
Baca Juga : Ratusan ASN Wajo Jalani Uji Kompetensi Dipantau Langsung Bupati Andi Rosman
Tak hanya itu, ia membawa suara warga pesisir Danau Tempe yang menilai Bendungan Gerak Tempe sebagai salah satu penyebab utama banjir di Belawa. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang menyengsarakan rakyat harus dikaji ulang.
“Bendungan itu seharusnya untuk menyejahterakan, bukan mencelakakan. Kalau justru jadi penyebab banjir, maka evaluasi total harus dilakukan. Ini bukan sekadar infrastruktur, ini tentang nasib rakyat,” tutup Ibnu Hajar.
