GOWA – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, memimpin Rapat Evaluasi Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang digelar di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (19/5). Evaluasi ini menyoroti capaian dan tindak lanjut program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam arahannya, Darmawangsyah menegaskan bahwa program bertajuk Gowa Bersama harus menjadi langkah konkret menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi Orang Tua Asuh (OTA) bagi warga miskin ekstrem yang telah tervalidasi datanya.
“Saat turun lapangan bersama Ketua TP PKK, kami masih menemukan rumah warga yang tidak layak huni di Mawang dan Bontonompo Selatan. Ini harus segera kita tangani,” tegasnya.
Baca Juga : Hadiri Hari Jadi Lutim, Bupati Gowa: Kolaborasi Antardaerah Kunci Masa Depan Sulsel
Wabup Gowa menyebut, meski tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 17 persen, pihaknya optimis bisa menurunkannya menjadi 9 persen, bahkan 0 persen, jika kolaborasi antar OPD berjalan efektif.
Selain bantuan, Darmawangsyah menekankan pentingnya pelatihan keterampilan bagi warga miskin ekstrem. Menurutnya, kemandirian ekonomi perlu dibangun agar bantuan tidak menjadi ketergantungan.
“Mereka perlu pelatihan dulu, agar punya bekal keterampilan. Disnaker saya minta siapkan program pelatihan kerja yang tepat sasaran,” katanya.
Baca Juga : Bupati Gowa Kunjungi Parepare, Dorong Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah
Ia juga meminta validasi data dan penguatan program lain seperti Gowa Bersih, Gowa Cerdas, Gowa Sehat, Gowa Sejahtera, dan Gowa Aman. Untuk program Gowa Aman, ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan dalam memantau dan mengintervensi angka kriminalitas.
Evaluasi ini ditarget rampung dan diumumkan secara resmi oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang pada 25 Mei 2025 mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gowa, Andy Azis, menegaskan bahwa seluruh program ini dijalankan tanpa menggunakan APBD. Semua dilakukan secara sukarela oleh jajaran SKPD, termasuk Bupati dan Wakil Bupati yang juga menjadi OTA.
Baca Juga : Bupati Gowa Sebut Rekomendasi DPRD Wujud Kemitraan dengan Pemerintah
“Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk masyarakat. Walau tanpa anggaran APBD, hasilnya sudah sangat terasa,” ujarnya.
Ia berharap program ini menjadi kebijakan jangka panjang dan menjadi contoh model pembangunan inklusif di daerah lain.
Rapat evaluasi turut dihadiri Kepala Bappeda Gowa, Sujjadan, dan para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.
