RAKYATKU.COM, MAKASSAR-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengimbau masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE).
Saat ini World Pay One (WPONE) telah dinyatakan sebagai entitas illegal, hal ini telah disampaikan OJK melalui siaran pers Satgas PASTI Nomor SP 1/STPASTI/I/2025 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2025.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Menajemen Strategis (PEPK LMS) Kantor OJK SULSELBAR Arif Machfoed menyampaikan “Sejauh ini kami belum menerima pengaduan masyarakat secara resmi baik melalui walk in atau surat kepada OJK SULSELBAR terkait dengan aktivitas penawaran investasi World Pay One (WPONE). Disisi lain hasil diskusi dan koordinasi kami dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, modus penawaran World Pay One (WPONE) ini sudah ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Sulawesi, dan bahkan sudah ada masyarakat Sulawesi yang terlibat dalam aktivitas keuangan illegal ini, namun hingga kini belum ada laporan resmi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada kami. Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan World Pay One (WPONE) di wilayah Sulawesi, maka kami berkomitmen melalui Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan anggota tim untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum”
Baca Juga : Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar gelar Rangkaian Gerak Syariah 2025
Sebagai bentuk tindakan pencegahan, OJK SULSELBAR gencar melakukan berbagai upaya dalam mendorong peningkatan literasi keuangan di wilayah Sulselbar melalui berbagai kolaborasi lintas instansi atau Lembaga, baik Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Lembaga pendidikan dan stakeholder lainnya, untuk mewujudkan masyarakat yang well literate di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penawaran aktivitas keuangan illega
