RAKYATKU.COM,PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Parepare pada Jumat, 14 Maret 2025.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Rapat yang digelar di Kantor Wali Kota Parepare itu berfokus pada efisiensi anggaran SKPD, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Dalam pertemuan tersebut, Tasming Hamid didampingi oleh Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah kota. Ia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam menjalankan program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila di Parepare Berlangsung Khidmat, Wali Kota Tekankan Pengamalan Nilai Kebangsaan
Tasming Hamid menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini harus diterapkan sesuai dengan Inpres serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ yang mengatur penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Salah satu poin utama dalam kebijakan efisiensi ini adalah pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar. Selain itu, perjalanan dinas seluruh perangkat daerah juga harus dikurangi hingga 50 persen. Pemerintah juga diinstruksikan untuk mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Tasming Hamid yang juga mantan pimpinan DPRD Parepare meminta seluruh SKPD untuk lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Di Hari Raya Idul Adha, Tasming Hamid Sampaikan Tren Positif Capaian Pembangunan Kota Parepare
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan anggaran, tetapi bagaimana dana yang tersedia dapat dikelola dengan lebih bijak dan tepat sasaran.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Efisiensi bukan berarti pemangkasan, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan dengan lebih bijak dan tepat sasaran," ujar Tasming Hamid.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Rapat ini juga menjadi ajang evaluasi bagi SKPD dalam menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dengan program kerja yang telah direncanakan.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Pemerintah Kota Parepare, lanjut Tasming Hamid berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencapai pembangunan yang lebih berdaya guna bagi masyarakat.(*)
