RAKYATKU.COM, PAREPARE --Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar rapat bersama Depo Pertamina dan pihak kelurahan.
Rapat untuk mendapatkan informasi yang valid dari kelurahan terkait distribusi LPG 3 kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite di Kota Parepare.
Kepala Bagian Perekonomian Rudy M memimpin rapat itu yang berlangsung di Ruang Lounge, Kantor Wali Kota Parepare, Senin, (8/7/2024).
Baca Juga : Kinerja Baik Awasi Tata Ruang, Abdul Hayat Terima Penghargaan di HUT Sulsel
Rudy menjelaskan rapat tersebut penting untuk memastikan stok dan ketersediaan LPG 3 kg tetap terkendali. Menurutnya, dalam rapat itu, pihak Pertamina menjelaskan bahwa suplai BBM dan LPG 3 kg di Kota Parepare melebihi kebutuhan.
Secara umum, khusus LPG
3 kg sudah dijelaskan melebihi suplai di Kota Parepare. Namun demikian, praktek-praktek yang mengalihkan kuota atau tabung yang keluar dari Kota Parepare, tetap harus diawasi,” katanya.
Baca Juga : DPRD Kota Parepare Gelar Paripurna Penyerahan KUA PPAS TA 2025
Dia menyoroti potensi penyalahgunaan oleh oknum yang membawa tabung gas keluar Parepare, terutama saat daerah sekitar mengalami kondisi darurat yang memerlukan suplai tambahan.
"Jika daerah sekitar kita sangat membutuhkan itu tabung. Maka, Parepare menjadi incaran untuk oknum tertentu dalam mengambil tabung dengan berbagai modus yang dilakukan,” jelasnya.
Karena itu, di berharap agar agen bertindak tegas terhadap pangkalan yang bekerja sama dengan oknum-oknum tersebut.
Baca Juga : Ribuan Peserta Ikuti Jalan Sehat Semarak HUT ke-355 Sulsel di Parepare
“Tadi kita minta untuk agen memberikan tindakan tegas kepada pangkalan yang melakukan kerja sama “dengan oknum-oknum” yang membawa keluar tabung gas dari Kota Parepare,” tegasnya.
Terkait dengan distribusi solar, Rudy menyatakan akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengatasi praktek-praktek yang merugikan.
Ia mengungkapkan adanya modifikasi tangki dan penggunaan plat nomor ganda oleh kendaraan yang antre BBM di Kota Parepare menyebabkan antrean panjang di SPBU.
Baca Juga : Sambut HUT ke-355 Sulsel, Pemkot Parepare Gelar Zikir dan Tasyakuran
"Kita akan bekerja sama dengan aparat hukum, SKPD teknis, dan Pertamina untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah mengimbau untuk melakukan penjatahan agar kuota tidak habis akibat praktek-praktek musiman. Selain itu, kecelakaan dan jalan rusak yang menyebabkan penumpukan kendaraan perlu dihindari. Pertamina sebagai penyalur BBM dan LPG juga diminta bertanggung jawab.
Dia menambahkan jika masalah ini tidak diatasi dengan baik, akan berdampak pada kenaikan inflasi.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
“Kenaikan biaya bahan bakar akan mempengaruhi harga produksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual. Kelangkaan juga dapat memicu kenaikan harga,” jelasnya.
Ia berharap seluruh stakeholder, termasuk dinas terkait, Depo Pertamina, dan aparat hukum, dapat menjaga kondisi ini. Saat ini, angka inflasi di Parepare sudah mencapai 2,64 persen, yang cukup kritis terkait bahan komoditi pangan.
Sementara, SB 4 Depo Pertamina Kota Parepare Herdi mengatakan bahwa kelangkaan BBM tidak terjadi karena penyaluran sudah aman.
“Terkait kelangkaan BBM tidak ada, karena penyaluran di depot juga sudah aman, saat ini kita sudah merecovery untuk pemenuhan suplai di SPBU,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, untuk SPBU prinsipnya hanya melayani pengisian sesuai surat rekomendasi.
“Terkait dengan panjangnya antrean di SPBU, suplai di SPBU saat ini masih normal, yang perlu dipastikan kenaikan jumlah kendaraan yang ada di Kota Parepare. Jadi, coba dilihat jumat kendaraan yang bertumpuk di Parepare, baik dalam kota maupun luar daerah,” tandasnya