RAKYATKU.COM -- Mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Selasa, 11 Juni 2024, yang dipusatkan di Kantor PKK Provinsi Sulsel. Selanjutnya, kegiatan yang sama akan dilaksanakan di 24 kabupaten kota se Sulsel.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, usai melakukan Rapat Tindak Lanjut Pengendalian Inflasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 10 Juni 2024.
"Kami berharap dengan upaya-upaya pengendalian yang kita lakukan sekarang ini, tidak terlalu memberikan dampak kenaikan harga yang signifikan bagi komoditi-komoditi yang lain. Kami melakukan pemantauan harga, sekaligus penyaluran beras SPHP, dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah," kata Andi Arsjad.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Andi Arsjad menjelaskan, Gerakan Pangan Murah ini sekaligus menindaklanjuti hasil rapat koordinasi inflasi mingguan, yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus juga menindaklanjuti arahan dari Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh terkait pengendalian inflasi di Provinsi Sulsel.
"Kita bersyukur bahwa inflasi tahun ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dari 2,61 persen menjadi 2,22 persen. Namun, ini tetap harus kita pastikan stabilitasnya," kata Andi Arsjad.
Untuk itu, Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, karena diharapkan ke depan pengendalian inflasi lebih terarah, terukur dan terstruktur. Olehnya itu, perlu kesamaan persepsi, kesamaan langkah dari TPID Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota.
Baca Juga : ASN Pemprov Sulsel Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas Jelang Pilkada Serentak
"Kita berharap ke depan inflasi kita berada diantara 1,9 dan 2,1 persen. Untuk itu, kita membangun persamaan persepsi, bagaimana pola pengendalian inflasi ke depan bisa lebih kepada substansi. Terutama pada komoditi-komoditi yang berpotensi bergejolak,” ungkapnya.
“Olehnya itu kita butuh data, informasi yang cepat dan akurat. Untuk memastikan intervensi kita nanti lebih terarah makanya kita undang BPS. Paling tidak, hasil survei mingguan BPS bisa menjadi salah satu referensi kita untuk panel harga berdasarkan pantauan harga harian," sambung Andi Arsjad yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.
Ia juga berharap ke depan ini bisa menjadi skema penting yang baik dengan kerjasama semua, sehingga pengendalian inflasi di Provinsi Sulsel bisa lebih stabil dan sesuai dengan target yang ditentukan.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa
Lebih jauh Andi Arsjad menjelaskan, menjelang Hari Raya Idul Adha, berdasarkan pantauan harga saat ini masih cukup terkendali atau stabil. Terutama komoditi-komoditi pokok strategis cukup tersedia dan terjangkau. Seperti bawang merah, cabai, dan beras.
Untuk beras sendiri, lanjut Arsjad, masih cukup stabil. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan harga yakni untuk beras premium sebesar Rp12.500 per kg. Dengan adanya kepastian harga itu, diharapkan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu telah didasari berbagai pertimbangan. Termasuk produksi yang mengalami penurunan, juga biaya produksi sehingga harus disesuaikan.
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Ermanda, Kepala BPS Sulsel Aryanto, Perwakilan Bulog, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel, Plh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel. (*)
