Rabu, 24 April 2024 15:50

Kabupaten Wajo Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis P2HAM

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Kabupaten Wajo Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis P2HAM

"Dengan melaksanakan P2HAM, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,"

RAKYATKU.COM, WAJO - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Komitmen tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Armayani, bersama perangkat daerah dalam pencanangan P2HAM yang diadakan di Aula Kantor Bappelitbangda, Rabu (24/4/2024).

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

Sekretaris Daerah, Armayani mengatakan P2HAM merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Wajo.

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

"Dengan melaksanakan P2HAM, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Armayani.

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

Baca Juga : Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu Ikuti Evaluasi Penilaian Triwulan I di Jakarta

Armayani menjelaskan bahwa P2HAM memiliki beberapa prinsip dasar, yakni pelayanan publik harus diberikan tanpa diskriminasi terhadap siapapun, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau kondisi fisik lainnya, pelayanan publik juga harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas.

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

"Pelayanan publik harus diberikan secara adil dan merata kepada semua orang," tambah Armayani.

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

Ia mengajak seluruh SKPD di Kabupaten Wajo untuk berkomitmen dalam melaksanakan P2HAM. "Mari kita bersama-sama wujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menghormati hak asasi manusia di Kabupaten Wajo," sebutnya.

Baca Juga : Hadiri Undangan Penyelenggara "The 19th ITS Asia Pacific Forum 2024” ini Harapan Pj Bupati Wajo

Baca Juga : Wajo Raih Opini WTP, Andi Bataralifu: Ini Berkat Kerjasama dengan Semua Stakeholder

 

Baca Juga : Pejabat Bupati Wajo Hadiri Kunjungan Mentan RI di Rujab Gubernur Sulsel

Pencanangan P2HAM merupakan langkah awal untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Dan Kabupaten Wajo menjadi kabupaten kedua yang melaksanakan pencanangan P2HAM.

Penulis : Abd Rasyid. MS
#pemkab wajo