RAKYATKU.COM, WAJO - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Komitmen tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Armayani, bersama perangkat daerah dalam pencanangan P2HAM yang diadakan di Aula Kantor Bappelitbangda, Rabu (24/4/2024).
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
Sekretaris Daerah, Armayani mengatakan P2HAM merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Wajo.
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
"Dengan melaksanakan P2HAM, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Armayani.
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
Baca Juga : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Perkuat Kerja Sama Pertanian
Armayani menjelaskan bahwa P2HAM memiliki beberapa prinsip dasar, yakni pelayanan publik harus diberikan tanpa diskriminasi terhadap siapapun, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau kondisi fisik lainnya, pelayanan publik juga harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas.
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
"Pelayanan publik harus diberikan secara adil dan merata kepada semua orang," tambah Armayani.
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
Ia mengajak seluruh SKPD di Kabupaten Wajo untuk berkomitmen dalam melaksanakan P2HAM. "Mari kita bersama-sama wujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menghormati hak asasi manusia di Kabupaten Wajo," sebutnya.
Baca Juga : Firmansyah Perkesi Dengarkan Langsung Keluhan Warga Padduppa soal Jalan, PDAM dan BPJS
Baca Juga : Petani dan Nelayan Curhat ke Dirga, Legislator Muda PKS Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Penrang
Baca Juga : Ketua Komisi III DPRD Wajo Andi Bayuni Marzuki Reses di Kelurahan Cempalagi
Pencanangan P2HAM merupakan langkah awal untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Dan Kabupaten Wajo menjadi kabupaten kedua yang melaksanakan pencanangan P2HAM.
