RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang terkaver BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.
"Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, terkait persiapan penilaian penghargaan Paritrana Awards di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (26/1/2024).
Arsjad mengungkapkan, untuk tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk mem-back up BPJSTK. Dia berharap, k edepan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJSTK.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Ajak Ulama Gelar Doa Bersama Hadapi Bencana Alam di Sulsel
"Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama," ujar Arsjad.
Penilaian penghargaan Paritrana Awards, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJSTK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota serta perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.
"Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya," harap Arsjad.
Baca Juga : Bantuan Beras Pemprov untuk Korban Bencana Alam di Luwu Langsung Disalurkan
Kepala Kantor Wilayah BPJSTK Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, sangat berterima kasih kepada Pj Sekda Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil perangkat daerah terkait agar penilaian ini bisa berjalan. Penilaian penghargaan sosial ketenagakerjaan yaitu Paritrana Awards, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Pemprov Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel," ujarnya.
Mintje menambahkan, pada 2023 lalu, Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.
Baca Juga : 16 Desa di Luwu Masih Terisolir Jadi Perhatian BNPB
"Kita berharap, insyaallah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulsel dan dengan dukungan support dari Pj Sekda Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya," ucapnya.
