Jumat, 26 Januari 2024 09:35

Pemprov Sulsel-Bulog Segera Salurkan Bapangan 2024

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, rapat koordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar, Bapelitbangda Sulsel, dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, di Kantor Gubernur, Kamis (25/1/2024), membahas rencana penyaluran bantuan pangan (bapangan) tahap pertama 2024. (Foto: Pemprov Sulsel)
Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, rapat koordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar, Bapelitbangda Sulsel, dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, di Kantor Gubernur, Kamis (25/1/2024), membahas rencana penyaluran bantuan pangan (bapangan) tahap pertama 2024. (Foto: Pemprov Sulsel)

Pemprov Sulsel bersama Bulog segera menyalurkan bantuan pangan (bapangan) tahap pertama tahun 2024 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulsel. Penyaluran terkendara validasi dan verifikasi data jumlah calon KPM yang masih berlangsung di tingkat kabupaten/kota.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menggelar rapat koordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar, Bapelitbangda Sulsel, dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, di Kantor Gubernur, Kamis (25/1/2024). Pertemuan membahas rencana penyaluran bantuan pangan (bapangan) tahap pertama 2024 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulsel.

"Rapat dengan Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar terkait dengan rencana penyaluran program bantuan pangan yang kita ketahui tahun 2024 ini oleh Bapak Presiden Jokowi masih dilanjutkan untuk periodisasi Januari sampai dengan Juni," kata Arsjad.

Terkait hal itu, Arsjad mengungkapkan penyaluran bantuan pangan ini sudah seharusnya dilaksanakan. Hanya, kata dia, masih terkendala dengan data jumlah calon KPM yang akan menerima bantuan tersebut.

Baca Juga : Penjabat Gubernur Ajak Ulama Gelar Doa Bersama Hadapi Bencana Alam di Sulsel

Untuk itu, diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota bisa segera merampungkan data yang dibutuhkan yang sampai saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data.

"Sekarang sudah ada juknis (petunjuk teknis) sisa menunggu verifikasi dan validasi datanya. Sudah ada kabupaten/kota yang sudah memulai verifikasi dan validasi, kita berharap mudah-mudahan semua kabupaten/kota segera merampungkan verifikasi dan validasi datanya," ujarnya.

Arsjad menuturkan, untuk program bantuan pangan 2024 ini, pengelolaan data tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Sosial, tapi Kemenko PMK, sehingga belum diketahui adanya perubahan data dari tahun sebelumnya dengan data penerima pada tahun ini.

Baca Juga : Bantuan Beras Pemprov untuk Korban Bencana Alam di Luwu Langsung Disalurkan

"Tentu ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi ini tentu tidak menjadi kendala yang berarti. Pada intinya kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini terutama untuk masyarakat miskin kita bisa secepatnya mendapat bantuan pangan dari pemerintah," tuturnya.

Arsjad mengungkapkan, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sudah mendorong program bantuan pangan yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi ini segera disalurkan. Bahkan, telah menginstruksikan agar penyerapan bantuan dimaksimalkan dengan tujuan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga untuk penanganan inflasi di Sulsel.

Arsjad menyebutkan berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah penerima manfaat atau KPM pada 2023 lalu periode tahap pertama sebanyak 707.469 dengan kuantum kurang lebih 7 ton per bulan dan untuk tahap dua, pagu Sulsel sebanyak 685.354 KPM dengan kuantum sekitar 6 ton lebih per bulan.

Baca Juga : 16 Desa di Luwu Masih Terisolir Jadi Perhatian BNPB

Pimpinan Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi, mengatakan pertemuan ini membahas progres percepatan penyaluran bantuan pangan yang sudah dapat digulirkan untuk periode Januari sampai Juni 2024.

"Kita perlu percepatan karena kondisi di lapangan memang dibutuhkan karena harga beras sudah tinggi. Dikhawatirkan ada kenaikan terus kalau tidak digelontorkan bantuan pangan dan ada program lagi terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa disalurkan lewat retail atau lewat pasar murah untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga," jelasnya.

Penyaluran bantuan pangan kepada KPM dan juga untuk program SPHP, kata Imron, dalam rangka pengendalian harga disaat kondisi harga pangan khususnya beras saat ini sedang mengalami kenaikan. Meski demikian, Imron mengaku kenaikan harga tersebut masih dapat dikendalikan sehingga tidak mendorong kenaikan inflasi di daerah ini.

Baca Juga : BNPB Beri Bantuan DSP Rp 2,5 Miliar Beserta Logistik untuk Bencana di Sulsel

Terkait penyaluran bantuan pangan kepada KPM, lanjut Imron, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel terkait data para penerima manfaat yang saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data

"Nah, ini Januari belum tersalur secara besar-besaran, masih tahap validasi dan verifikasi data yang belum selesai," ungkapnya.

Imron menjelaskan, pembagian bantuan pangan tersebut diserahkan ke KPM yang sudah ditetapkan dan diserahkan secara gratis. Penyaluran bantuan pangan ini sudah berjalan sejak 2023 lalu dan tahun ini akan berjalan dua tahap.

#Pemprov Sulsel #Andi Muhammad Arsjad