RAKYATKU.COM, MAKASSAR- Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman mengatakan pihaknya pun akan melaporkan rendahnya realisasi APBD tersebut ke Wali Kota Makassar. Persoalan ini harus segera diselesaikan.
“Kita akan laporkan ke pak wali. Tapi yah kan namanya kebijakan kita kembalikan kepada pak wali,” ujar Helmy
Helmy sekaligus akan menyampaikan nama-nama pejabat SKPD yang minim merealisasikan anggaran. Dia menyerahkan keputusan tindak lanjutnya kepada wali kota.
Baca Juga : Bappeda Makassar Gelar Musrembang RPJPD 2025/2045 tahap Pertama
“Yang penting kita siapkan namanya siapa saja kepala SKPD yang rendah pendapatannya atau mungkin belanjanya,” jelasnya, 22 Oktober 2023.
DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga penyebab yang memicu realisasi APBD Pemkot Makassar tahun 2023 baru mencapai 47,51%. Salah satunya karena perencanaan yang tidak matang khususnya terhadap 11 SKPD yang masuk kategori rendah.
Diketahui, data dari Bappeda Makassar per tanggal 30 September dilaporkan realisasi keuangan baru mencapai Rp 2,499 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.
“Inilah yang saya katakan, serapan anggaran itu yang rendah 11 SKPD banyak, pertama soal perencanaan yang kurang matang,” kata Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali
ARA juga mengatakan ada faktor X di balik serapan keuangan yang masih rendah. Dia tidak merinci faktor X yang dimaksud, namun hal itu membuat anggaran tidak berjalan.
“Kedua mungkin ada faktor X ya, yang tekanan, kegiatan-kegiatan membuat serapan anggaran tidak bisa berjalan,” tuturnya.
Baca Juga : Bappeda Makassar Gelar Rapat Hasil Penulisan RPJPD Kota Makassar
Namun ARA menilai ada pengaruh ketakutan SKPD dalam membelanjakan anggaran di balik faktor X itu. Hal inilah yang dianggap SKPD tidak mengoptimalkan belanja dalam APBD 2023.
“Ada ketakutan membelanjakan programnya, ada tekanan mungkin, itu bisa ditanyakan sama SKPD tersebut,” ucap Adi.
