RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dana Desa merupakan program strategis nasional yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa di Indonesia. Untuk 2023 ini digelontorkan Rp2 triliun di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sulsel menjadi 10 besar daerah dengan realisasi Dana Desa terbesar.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, saat membuka Workshop Regional Pengawasan Kolaboratif Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/10/2023).
Bahtiar menyampaikan, tujuan diadakannya Dana Desa atau anggaran yang digelontorkan untuk desa agar memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat.
Baca Juga : Daftar Korban Meninggal Dunia Banjir dan Tanah Longsor di Luwu
Sedianya dengan anggaran yang ada namun terbatas, maka pemerintah desa perlu mengelolanya dengan baik. Fokus pada usaha produktif dengan basis yang dimiliki masyarakat yang berbasis perikanan, peternakan, dan pertanian. Sudah ada petunjuk pemanfaatannya.
"Saya kira diprioritaskan apa yang produktif, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Peruntukan Dana Desa hasilnya harus nyata. Kisah sukses yang ada perlu diangkat dan ekspos agar menjadi contoh yang baik.
Baca Juga : Helikopter Pembawa Bantuan Berhasil Mendarat di Latimojong Luwu, 8 Warga Ikut Dievakuasi
"Dana Desa mengubah wajah desa menjadi cerah ceria dan menghadirkan senyum dan semangat orang-orang desa," ucapnya.
Tidak kalah penting, kata Bahtiar, Dana Desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya migrasi ke kota.
Belajar dari Jepang, 90 persen penduduknya berkumpul di perkotaan dan hanya 10 persen yang tinggal di desa. Semua migrasi ke kota dan hampir seluruh fenomenanya seperti itu, karena industri berkembang, dan merupakan fenomena seluruh dunia.
"Dana Desa salah satu instrumen mencegah terjadinya imigrasi ke kota. Maka desa harus membuat masyarakat betah. Untuk itu, harus ada kehidupan. Dana Desa didorong untuk kesejahteraan desa," sebutnya.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPK RI, Wasis Prabowo, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Zet Tadung Allo.
Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini. Terdiri atas para inspektur daerah, kepala BKAD, kepala BPMD, perwakilan camat, dan perwakilan kepala desa se-Sulsel.
Baca Juga : 12 Ribu Warga Terdampak Banjir di Wajo, Water Treatment Dihadirkan untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih
"Saya yakin yang hadir di sini punya komitmen tinggi untuk menyejahterakan masyarakat desa. Untuk memperbaiki masyarakat Sulsel yang pada akhirnya desa-desa di Sulsel berkembang, maju, dan sejahtera. Indonesia juga akan maju dan sejahtera," beber Bahtiar.
Kegiatan ini, lanjutnya, memiliki makna penting dalam tata pengelolaan negara maupun tata kelola pembangunan daerah di wilayah Sulsel. Mendorong segenap instrumen desa bisa berjalan dan fokus mencapai tujuan diadakannya program-program desa.
"Hari ini, kita sedang mengikhtiarkan memperbaiki tata kelola Dana Desa kita. Bagaimana berkolaborasi untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan maupun pembangunan desa," tuturnya.
Baca Juga : Pj Gubernur dan Kapolda Sulsel Pantau Wilayah Terdampak Banjir dan Longsor dari Udara
Ia menyatakan, pencapaian hasil Dana Desa di Sulsel cukup baik. Hanya masih perlu dilakukan perbaikan dari sisi perencanaan, pengadministrasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendaliannya. Demikian juga upaya untuk menghindari adanya praktik dan potensi penyimpangan.
