RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI telah melakukan penilaian terkait transaksi belanja daerah melalui E-katalog.
Hasilnya, Makassar kedua tertinggi secara nasional dengan nilai transaksi Rp645,34 miliar per tanggal 21 Juli 2023. Sedangkan Medan di posisi pertama dengan nilai transaksi Rp1 triliun.
Posisi Makassar di atas Surabaya yang membukukan transaksi Rp635,60 miliar. Kota Semarang dan Tangerang Selatan nilai transaksi di bawah Rp500 miliar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak Warga Jadikan Masjid Pusat Kegiatan Sosial dan Pendidikan Umat
Hasil evaluasi LKPP RI diumumkan Kepala LKPP RI Henrar Prihadi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pengadaan 2023 di Kota Solo, Kamis (27/07/2023).
"Sampai tanggal 21 Juli untuk APBD 2023, Pemkot Makassar meraih peringkat kedua secara nasional kategori nilai transaksi pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Purchasing," kata Kepala BLPBJ Makassar Sybli Muhammad.
Capaian ini, lanjut Sybli merupakan bukti komitmen Pemkot Makassar terhadap instruksi Presiden RI untuk mewujudkan target nilai transaksi E-katalog Rp500 triliun di 2023.
Baca Juga : Inovasi Wali Kota Makassar Soal Iuran Sampah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu, Dilirik Daerah Lain
Di mana Presiden Jokowi memprioritaskan metode pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Purchasing.
"Tahun lalu realisasinya hanya Rp80 triliun, sedangkan tahun ini target secara nasional itu Rp500 triliun," tuturnya.
Sybli Muhammad berharap performa ini dapat dipertahankan Pemkot Makassar hingga akhir tahun 2023.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ajak Santri Jaga Persatuan Bangsa Lewat Dzikir dan Doa untuk Nusantara
"Syukur-syukur kita bisa menduduki peringkat satu nasional," tutupnya.
