RAKYATKU.COM, MAKASSAR-- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) bersama Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulsel, Pelindo Regional IV Sulsel, dan Angkasa Pura I Bandara Internasional Hasanuddin bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sinergitas ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Lobby Lontang Addupangeng Bharadaksa Lt. 1 Mapolda Sulsel, Jumat(23/6).
Kantor Wilayah Sulsel sendiri, mewakili Kakanwil Liberti Sitinjak, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Suprapto ikut menandatangani kesepakatan bersama tersebut.
Baca Juga : HUT Ke-22 Palopo, Pj Gubernur Sulsel Serukan Pembangunan Sektor Pantai Timur
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso dalam kesempatan tersebut mengatakan, Penanganan Pencegahan TPPO dibutuhkan sinergitas antar sektor yang berperan dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).
“Tanpa sinergitas, pencegahan TPPO tidak akan optimal,” ujar Kapolda Sulsel
Secara umum satgas TPPO ini juga akan melakukan pemetaan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia.
Baca Juga : Nobar di Parepare, Pj Gubernur Bahtiar Ajak Masyarakat Sulsel Dukung Timnas Indonesia
Terpisah, Kakanwil Sulsel, Liberti Sitinjak dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Polda Sulsel bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan pemberantasan TPPO di Sulsel.
“Tentunya kami akan bekerjasama secara penuh dengan Polda Sulsel untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO. Kami sudah perintahkan jajaran Keimigrasian dan jajaran lainnya di Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk secara serius membantu tugas Polda Sulsel dalam menindak jaringan TPPO di Sulsel,” kata Liberti Sitinjak.
Liberti juga tidak segan – segan mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam TPPO.
Baca Juga : 25 Tahun Luwu Utara, Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Pencapaian Pembangunan Daerah
“Tentunya kami tidak akan melakukan pembiaran jika ada anggota kami yang terlibat. Kami akan melakukan Tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat dan menyerahkan Tindakan hukumnya ke pihak kepolisian,” tegas Liberti Sitinjak(**)
