RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) memasang patok sebagai batas pada sejumlah bidang tanah di Luwu Utara, Jumat (3/2/2023). Pemasangan patok ini guna mencegah konflik atau sengketa yang mungkin timbul akibat batas tanah.
Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di Luwu Utara, pemasangan patok tanah dilakuan di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba.
Kepala BPN Luwu Utara, Taufik, mengatakan pemasangan patok ini merupakan rangkaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN. Secara keseluruhan di Luwu Utara ada 1.500 patok batas tanah. Jumlah itu merupakan bagian dari satu juta patok yang dipasang Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-79, Bupati Liuwu Utara: Ini Tahun Terakhir Saya Memimpin Upacara Bendera
"Dari laporan di lapangan kita, bahkan sudah ada 1.600 lebih patok yang terbagi, ini adalah bagian dari upaya kita dalam rangka melakukan percepatan terhadap batas tanah," ujar Taufik.
Sementara, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengapresiasi program dan capaian kinerja BPN Luwu utara. Dia menyebut capaian ini atas dukungan semua pihak.
"Capaian yang ada tercipta atas dukungan kita semua terkhusus partisipasi masyarakat. Untuk itu melalui program ini kita berharap tidak ada lagi konflik maupun sengketa yang terjadi di tengah masyarakat sesuai tujuan gema patas yaitu anticekcok dan anticaplok," tutur bupati yang karib disapa IDP ini.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Letakkan Batu Pertama Pembangunan DAK Fisik Pendidikan
Indah pun mengimbau semua program pertanahan harus dimaksimalkan atau diselesaikan. Hal itu penting untuk dilakukan mengingat hal ini terkait legalitas kepelimilikan lahan yang dimiliki setiap masyarakat.
Diketahui, pada 2022 BPN Luwu Utara merealisasikan program PTSL sebanyak 6.400 bidang, redistribusi tanah 5.000 bidang, kegiatan lintas sektor dan budi daya perairan 200 bidang, serta pengadaan bidang tanah 2.460 bidang.
Sementara, untuk 2023 BPN memiliki target PTSL 6.800 hektare yang diselenggarakan di 5 desa dan 2 kelurahan. Untuk redistribusi bidang tanah 5.000 bidang yang akan dibagikan di 15 desa/kelurahan, serta lintas sektor 429 bidang terdiri atas 300 untuk UMKM dan 129 untuk nelayan budi daya.
