JAKARTA -- Pemerintah sedang mempersiapkan perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) alias CPNS tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa perekrutan CASN 2023 ini meliputi seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, bukan hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas seperti yang dikutip dari laman Kementerian PANRB pada Selasa (31/01/2023).
Menyangkut formasi, Anas melanjutkan bahwa pemerintah masih fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun, pemerintah juga memberikan prioritas pada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang sedang dilaksanakan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka untuk hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah sedang dalam proses persiapan pengusulan formasi. Untuk itu, ia meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.
Setelah usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan, yang ditentukan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. “Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.
Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Anas menambahkan bahwa ada empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023, yaitu fokus pelayanan dasar, memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital, merekrut CASN secara selektif, dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Pemerintah saat ini masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.
“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” demikian Anas.
