RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara mendukung penerapan pembelian solar subsidi melalui mekanisme QR Code. Upaya ini dinilai menjadi instrumen berbasis teknologi dalam menekan penyalahgunaan solar subsidi.
"Ini hanya langkah awal, tapi bukan hal yang baru karena sudah diterapkan di beberapa daerah terkait pembelian solar subsidi. Saya mendukung itu," kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).
Indah menyebut, sistem subsidi tepat melalui mekanisme digital adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan masyarakat akan perlahan menyesuaikan.
Baca Juga : Usulan Pemprov Sulsel Larang Penunggak Pajak Beli BBM Bersubsidi Tuai Kritik
Digitalisasi subsidi tepat melalui MyPertamina dikonstruksi agar solar subsidi benar-benar dikonsumsi masyarakat memerlukan dan memiliki hak. Hal inipun diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Indah menambahkan, daerah yang infrastrukturnya sudah memadai, baiknya segera menerapkan pembelian produk BBM di SPBU menggunakan sistem QR Code.
"PR-nya (tugas kita) adalah bagaimana pemerintah membenahi sistem jaringan di daerah yang masih terkendala dalam infrastruktur telekomunikasi dan jaringan," ujarnya.
Baca Juga : Jamin Kuota BBM di Bone Aman, Pj Bupati Bone: Jangan Panic Buying!
Terkait penyalahgunaan solar subsidi, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, pernah menyoroti penyalahgunaan solar subsidi setahun lalu. Ia mengatakan, kelangkaan solar di lembaga penyalur agar ditertibkan dan tidak menjual solar bersubsidi dalam bentuk jeriken ke masyarakat tanpa ada rekomendasi.
"Harus lebih proaktif menegaskan kepada pihak SPBU agar lebih selektif dalam melayani masyarakat yang membeli solar dalam bentuk jeriken. Harus ada rekomendasi yang jelas dari pembeli. Hak-hak pengguna solar yang lain juga harus kita jaga," ucap Karemuddin.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan sampai saat ini sedikitnya 71 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah memberlakukan pemakaian QR Code.
Baca Juga : Jadi Inspektur Upacara HUT RI Ke-79, Bupati Liuwu Utara: Ini Tahun Terakhir Saya Memimpin Upacara Bendera
Terkait kebijakan ini, Fahrougi mengonfirmasi tidak semua kabupaten/kota langsung menerapkan hal tersebut. Ia menuturkan hal itu tergantung pemerintah daerah masing-masing.
"Pertamina hanya menyiapkan infrastrukturnya saja, sedangkan kapan diterapkan itu tergantung pemerintah dan pemda karena mereka yang mempunyai kebijakan/produk hukum,” jelasnya.
Secara geografis, Masamba menjadi jalur trans menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang saat ini menjadi daerah industri pertambangan. Berdasarkan hasil pengungkapan sejumlah kasus penyalahgunaan solar, barang bukti solar subsidi yang diamankan diduga akan dijual ke sejumlah industri yang berlokasi di Morowali.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Letakkan Batu Pertama Pembangunan DAK Fisik Pendidikan
"Kami memahami penyalahgunaan solar subsidi menjadi keresahan masyarakat dengan berbagai modus. Program subsidi tepat MyPertamina diharapkan bisa mengakomodir harapan masyarakat Luwu Utara agar transaksi menggunakan QR Code dapat menekan penyalahgunaan solar subsidi dan alokasinya lebih tepat sasaran,” beber Fahrougi.
Sementara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Polri telah mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi kurang lebih 1.422.263 liter sepanjang 2022 lalu.
Data penyalahgunaan BBM subsidi didominasi BBM jenis solar. BPH Migas menyebut penyalahgunaan BBM subsidi kurang lebih 1.422.263 liter setara dengan Rp17 miliar.
