RAKYATKU.COM, PAREPARE - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/1/2023).
Pembukaan Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Iwan Asaad, para asisten dan staf ahli, pimpinan perangkat daerah, camat, serta lurah.
Taufan dalam sambutannya menyampaikan, pembukaan musrenbang untuk menyatukan pendapat dan persepsi dengan potret utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga : DPRD Parepare Gelar Paripurna LKPj Wali Kota TA 2023
"Mudah-mudahan peserta musrenbang bisa menerjemahkan dengan baik, bergerak, serta mengajak mitra-mitra lain untuk merealisasikan RPJMD saya. Saya kurang lebih tinggal 10 bulan (menjabat), saya akan genjot apa yang harus saya lakukan," ujar Taufan.
Taufan juga mengajak seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat agar musrenbang ini menjadi forum edukasi dalam bentuk informasi dan literasi kepada masyarakat.
"Semua masyarakat dari keterwakilan RT/RW, organisasi masyarakat, dan organisasi perempuan harus berbicara di sini. Tolong menjadi corong pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh pelaksanaan musrenbang," katanya.
Baca Juga : Pj Wali Kota Parepare Buka Musrenbang RPJPD 2025-2045
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Samsuddin Taha, dalam laporannya menyampaikan tujuan musrenbang untuk menyaring aspirasi seluruh pemangku kebijakan perencanaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Ini sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan seluruh pelaksanaan musrenbang Kota Parepare, yaitu pelaksanaan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, musrenbang anak, hingga musrenbang perempuan dan disabilitas," terang Samasuddin.
Bappeda juga, kata dia, telah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kota, kelurahan, dan kecamatan 2023. Hal inipun telah disosialisasikan kepada seluruh lurah dan camat yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan lancar untuk menyaring aspirasi masyarakat.
