RAKYATKU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak terus menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Di samping itu, Jokowi juga mewanti-wanti agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Jokowi menyampaikan itu dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
"Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya (pertumbuhan ekonomi) itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini," kata Jokowi.
Baca Juga : PPK Tempe Rampungkan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Wajo
Jokowi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 berada pada angka 5,72 persen. Menurutnya, angka ini masih sangat tinggi.
"Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72 (persen), kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa (angkanya),” ujarnya.
Pada 2022, Jokowi menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik. Misalnya, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,54 persen dan tingkat pengangguran yang juga turun di angka 5,9 persen.
Baca Juga : Pj Gubernur Bahtiar Dipanggil Presiden Jokowi, Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel
“Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 (persen) di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi 1 digit di 9,54 persen. Angka pengangguran dari 2021 ke 2022, di 2021 7,1 (persen), kemudian turun diangka 5,9 persen karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita,” tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga bersyukur atas situasi arus modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, Presiden menuturkan saat ini porsi arus modal di luar Pulau Jawa menjadi yang lebih tinggi dengan angka mencapai 53 persen.
"Artinya, di Jawa hanya 47 persen. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ucapnya.
