Selasa, 22 November 2022 12:02

Disokong Dana Kelurahan, Wawali Makassar Optimistis Capai Target Nasional Penurunan Angka Stunting

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, pada Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Data dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Senin (21/11/2022).
Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, pada Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Data dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Senin (21/11/2022).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp50 Juta dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di masing-masing kelurahan untuk fokus pada penanganan stunting.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menekankan pentingnya sinkronisasi data.

Hal itu ditegaskan Fatma saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Data dan Hasil Review Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Senin (21/11/2022).

 

Kegiatan ini merupakan aksi enam dari delapan aksi integrasi konvergensi intervensi penurunan stunting di Kota Makassar.

Baca Juga : Bocoran Kemendagri, LPPD 2021 Kota Makassar Masuk Sepuluh Besar Terbaik

Fatma menyampaikan, sebagai Ketua TPPS, lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing.

Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14 persen pada 2024 mendatang sehingga sistem manajemen data sangat diperlukan.

Hanya, kata dia, ada beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting di Kota Makassar.

Baca Juga : Komitmen Tata Kembali Penyelenggaraan Pemerintahan, Danny Pomanto Target Masuk Sepuluh Besar LPPD Tingkat Kota

Salah satunya, peran tiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.

Sponsored by MGID

"SK TPPS tingkat kelurahan sudah diterima, diharapkan lurah sebagai ketua segera menjalankan tupoksinya sehingga dari awal bisa terbangun sinkronisasi data," tegas Fatma.

Untuk itu, kata dia, penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Dirinya pun mengajak seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk mendukung program nasional menuju zero stunting 2030.

Baca Juga : Direktur EKPKD Kemendagri RI Beri Pengarahan di Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

"Kita, kan, ada tim terpadu yang dapat lebih memudahkan akurasi data. Saya turun awal-awal puskesmas kasih data sampai 400 data stunting, makanya saya cek ulang. Dibutuhkan klasifikasi data mana gizi buruk, gizi kurang, dan mana yang betul-betul stunting," jelasnya.

Ia berharap sinkronisasi data di puskesmas hingga tingkat kelurahan bisa dimaksimalkan. Apalagi, Kota Makassar merupakan daerah dengan angka stunting terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

"Kita sudah punya tim terpadu dan di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Makanya itu kita sudah mulai ada perbaikan," ujar Fatma.

Baca Juga : Buruan Daftar! Pemkot Makassar Siapkan Beasiswa Penuh Calon Penghafal Alquran

Meski begitu, Fatma mengaku optimistis Kota Makassar bisa mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting.

Apalagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp50 Juta dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di masing-masing kelurahan untuk fokus pada penanganan stunting.

"2024 target penurunan angka stunting, Kota Makassar harusnya bisa lebih cepat lagi karena permasalahan utama itu di penganggaran. Nah, sementara kebijakan pemerintah kita itu luar biasa," ucapnya.

#pemkot makassar #Fatmawati Rusdi