RAKYATKU.COM, WAJO - Beberapa persoalan di Kabupaten Wajo yang wewenangnya di tangan pemerintah pusat jadi perhatian Bupati Wajo, Amran Mahmud. Hal tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, untuk dikoordinasikan ke pemangku kebijakan terkait.
Amran menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulsel untuk dibantu fasilitasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar bisa dilakukan pengkajian ulang mengenai buka-tutup elevasi air Bendung Gerak Danau Tempe. Elevasi air, kata Amran, sangat berpengaruh pada hasil panen padi petani.
"Elevasi air saat ini yang berada pada ketinggian 5 meter. Tingginya elevasi air ini menjadi salah satu faktor menurunnya frekuensi panen padi masyarakat yang dari biasanya bisa sampai 5 kali panen dalam 2 tahun atau 3 kali padi dan 2 kali palawija. Kini tidak pernah panen sejak dipertahankan di elevasi 5 ini," kata Amran Mahmud pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Kota Makassar, Selasa (11/10/2022) lalu.
Baca Juga : Kapolres Wajo Hadiri Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024
Begitupun, lanjut Amran, nelayan mengeluhkan kurangnya hasil tangkapan mereka karena tingginya elevasi air. Berbeda saat elevasinya 3 meter, misalnya. "Selain itu, dengan elevasi 5 meter, mempercepat terjadinya banjir. Ketika hujan deras sebentar saja, rumah warga di sekitar menjadi tergenang. Kita berharap ada pengaturan kapan dibuka full dan kapan ditutup sesuai kondisi sekitar," terangnya.
Selain itu, Amran juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Bulog agar membeli semua hasil panen petani dari Agustus sampai Desember. Namun, karena tingginya harga gabah, kini Bulog menjadi tidak berdaya atau tidak mampu membeli sama dengan harga pasar. Salah satu pemicu tingginya harga gabah karena kenaikan BBM dan banyaknya gagal panen di wilayah lain, seperti Pulau Jawa.
Di hadapan para peserta High Level Meeting juga, Ketua DPD PAN Wajo ini mengharapkan Gubernur Sulsel agar bisa dibantu mengawal perpanjangan kontrak PT PLN Persero dengan PT Energy Sengkang yang diketahui saat ini kontraknya tidak lagi diperpanjang PLN.
Baca Juga : Propam Polda Lakukan Penegakan Ketertiban dan Disiplin di Polres Wajo
"Ada sekitar 315 megawatt listrik kita yang tidak lagi termanfaatkan jika kontrak ini tidak diperpanjang. Tentu ini akan memberikan dampak sosial, misalnya pemutusan hubungan kerja karyawan dari PT Energy Sengkang yang akan menambah jumlah pengangguran," bebernya.
Selain itu, ketika kontrak ini tidak diperpanjang, maka suplai gas alam dari PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) juga akan terputus ke PT Energy Sengkang. Hal ini akan menyebabkan dana bagi hasil ke daerah akan menurun drastis, bahkan hampir tidak ada. Termasuk, PT EEES juga akan merumahkan sebagian karyawannya.
"Kami berharap Bapak Gubernur bisa membantu memfasilitasi dan bersama-sama mengomunikasikan aspirasi kami kepada stakeholder terkait demi mewujudkan masyarakat Sulsel, khususnya masyarakat Wajo yang maju dan sejahtera," harap Amran.
Baca Juga : Sempat Turun Hujan, Masyarakat Tetap Antusias Hadiri Kampanye Andi Sudirman di Bulukumba
Menanggapi permintaan dan aspirasi Bupati Wajo, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menjanjikan akan membantu memfasilitasi. "Untuk pengaturan elevasi, kita sudah pernah meminta agar dilakukan kajian dan penghitungan ulang karena ini merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Tapi, tetap ini akan kita sampaikan kembali," ucapnya.
Begitupun untuk perpanjangan kontrak antara PT PLN dengan PT Energy Sengkang, Andi Sudirman juga menjanjikan akan mengawal sampai di tingkat pusat. "Kita akan jadwalkan dan kita akan undang pihak-pihak terkait untuk datang ke Wajo," tuturnya.
Sebagai informasi, selain ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Bupati Wajo juga selalu menyampaikan aspirasi kepada legislator, baik provinsi maupun pusat, termasuk kepada koleganya yang memiliki jaringan ke kementerian terkait dengan permasalahan yang dihadapi di daerah.
