JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo - Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai pasangan bakal calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) 2024. Duet ini dinilai sebagai pasangan terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama diperjuangkan oleh PSI.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan, penetapan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 merupakan hasil rembuk rakyat yang digelar sejak akhir Februari. PSI, kata Grace, melihat Ganjar sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini telah dilaksanakan Presiden Joko Widodo.
”Ini adalah calon presiden 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan elite PSI. Dan, pilihan rakyat itu sesuai dengan hati nurani kami di PSI,” kata Grace dalam konferensi pers virtual, Senin sore, 3 Oktober 2022.
Baca Juga : Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Grace menjelaskan, rembuk rakyat adalah mekanisme yang dibuat PSI untuk menjaring nama-nama bakal capres. Hasilnya, ada sembilan nama yang terjaring sebagai bakal capres. Selain Ganjar, delapan lainnya adalah Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Najwa Shihab, Emil Dardak, Sri Mulyani, dan Tito Karnavian.
Nama-nama itu merupakan hasil penjaringan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI dan pengurus daerah. Para pengurus dan kader PSI bertemu dengan para tokoh serta mendengarkan suara mereka terkait nama-nama yang pantas menjadi capres berikutnya.
Mengutip situs resmi rembukrakyat.psi.id, hingga Senin (3/10/2022), Ganjar menempati posisi teratas (50,04 persen), diikuti Erick Thohir (19,96 persen), dan Mahfud MD (5,99 persen). Grace mengatakan, sejak awal Ganjar unggul ketimbang kandidat lain. Ia menilai, Ganjar merupakan orang yang merakyat dan mengerti aspirasi kaum muda.
Baca Juga : Strategi Ganjar-Mahfud Cegah "akal-akalan" di TPS
”Cara Mas Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan hal yang ia kerjakan memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda,” ucap Grace.
Selama ini Ganjar memang selalu berada di posisi tiga teratas elektabilitas tokoh potensial capres. Hasil survei Litbang Kompas merekam, elektabilitas Ganjar terus naik sejak Oktober 2019 hingga Juni 2022. Pada survei Oktober 2019, elektabilitas Ganjar baru 1,8 persen. Derajat keterpilihan Ganjar terus naik menjadi 5,4 persen pada Agustus 2020, dan terakhir melonjak dari 13,9 persen pada survei Oktober 2021 menjadi 20,5 persen pada bulan Januari 2022. Terakhir, elektabilitas Ganjar dalam survei Juni 2022 kembali naik menjadi 22 persen, terbesar kedua setelah Prabowo Subianto (25,2 persen) dan sebelum Anies Rasyid Baswedan (12,6 persen).
Sementara untuk bakal calon wakil presiden (cawapres), PSI memilih Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid. Grace mengatakan, Yenny memiliki kualitas pribadi yang mumpuni. Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Yenny dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial.
Baca Juga : Pengamat: Keunggulan di Exit Poll Bisa Kerek Elektabilitas Ganjar-Mahfud
”Kombinasi Ganjar Pranowo-Yenny Wahid kami anggap adalah kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional,” ucap Grace.
Grace menyampaikan, komunikasi dengan Ganjar terus dilakukan. Ia menyebut, Ganjar telah mengetahui adanya rembuk rakyat dan terbuka dengan gerakan-gerakan dari masyarakat.
”Mengingat Pak Ganjar memang bukan merupakan kader PSI, oleh karena itu kami tidak menginformasikan kepada beliau secara khusus, tetapi komunikasi itu tetap terus ada,” kata Grace.
Baca Juga : Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud, Eks KSAU: Kita Lawan Orang Tak Beretika
Sementara itu, Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti meminta seluruh kader mulai turun ke masyarakat guna mengampanyekan Ganjar dan Yenny. Dea menambahkan, Ganjar dan Yenny tidak pernah terlibat politik identitas dan korupsi.
PSI memahami tidak bisa sendirian mengusung capres-cawapres karena tak memiliki kursi di parlemen. Selain itu, raihan suara sah nasional PSI pada Pemilu 2019 sebesar 1,89 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, hanya parpol atau gabungan parpol yang menguasai minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang dapat mengusung capres-cawapres. Oleh karena itu, PSI juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan partai politik lainnya. ”Tetap harus berkoalisi, dan meskipun tidak punya kursi di parlemen, masih ada opsi penghitungan suara sah nasional,” kata Grace.
