RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi Sulsel Sultan, Rakib menghadiri kegiatan Workshop dan Sosialisasi Konsep Rencana Kontigensi Bencana Banjir Tahun Anggaran 2022 di Maxone Hotel Makassar, Kamis (30/6/2022).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sulsel tersebut digelar dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan peserta dari BPBD Prov. Sulsel, BPBD Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan stakeholder terkait.
Sultan Rakib yang menjadi narasumber mengungkapkan, hal utama yang harus dilakukan jika berbicara tentang mitigasi adalah bagaimana informasi terkait mitigasi tersebut sampai kepada masyarakat sebagai stakeholder.
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
"Saat ini, kerja sama antara Diskominfo dan BPBD hanya sebatas pada upaya diseminasi informasi saat terjadinya bencana dan pasca bencana, belum sampai pada tahap bagaimana mendesiminasi informasi sebelum bencana terjadi (pra kejadian)," ungkap Sultan Rakib.
"Memang ada dua hal yang menjadi ketakutan-ketakutan kita ketika itu diinformasikan, yaitu masyarakat tahu bahwa akan terjadi potensi bencana di sini dan muncul keresahan. Disitulah fungsinya Diskominfo, meramu semua informasi yang tidak menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat," lanjutny.
Seluruh OPD yang ada harus mampu dan senantiasa berkoordinasi dengan Diskominfo di masing-masing daerahnya, khususnya bagi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
"Kehadiran Diskominfo untuk mendiseminasi informasi adalah sebuah keniscayaan oleh seluruh OPD, termasuk BPBD dalam hal meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang ada. Diskominfo tidak sekedar menerima informasi saja, tetapi juga membutuhkan informasi yang bisa didisemasi, baik melalui media mainstream maupun media anti mainstream," jelasnya.
Sultan Rakib menjelaskan pentingnya langkah-langkah dalam melaksanakan pengelolaan krisis/bencana, khususnya pada kondisi di suata lokasi yang rawan terjadi bencana.
"Di situlah BPBD membuat sebuah pengolahan-pengolahan informasi dan bersama Diskominfo meramu informasi yang tidak membuat masyarakat resah, tetapi menjadi sebuah informasi yang dapat diterima. Sehingga ketika mitigasi itu berjalan dengan baik, maka risiko-risiko yang timbul itu bisa diminimalisir atau bahkan hilang. Mitigasi yang baik adalah mitigasi yang mampu memberikan hasil ketika bencana tidak menelan korban atau kerugian materi maupun non-materi," sebutnya.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Terkait dengan diseminasi informasi mitigasi, ia mengatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah hoax. Sultan Rakib kembali menegaskan kepada BPBD selaku leading sector dalam penyusunan rencana mitigasi tersebut bahwa Diskominfo-SP Prov. Sulsel siap berkolaborasi, bukan hanya menerima informasi pada saat kejadian dan pasca kejadian, tetapi juga pada tahap mitigasi.
"Penyebaran hoax terjadi karena masyarakat tidak mau mengklarifikasi. Kondisi ini tentu membuat masyarakat banyak menjadi korban-korban hoax. Padahal, ketika mitigasi itu berjalan dengan baik, masyarakat tentu bisa menerima dengan baik pula apa yang akan terjadi di depan, meskipun itu resikonya adalah waswas. Mitigasi adalah sebuah keniscayaan yang wajib kita desiminasikan untuk mencegah akibat-akibat yang terlalu parah jika terjadi bencana kapanpun dan di manapun," pungkasnya.
