Jumat, 24 Juni 2022 18:34
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Golkar, Sabil Rachman (kiri), bersama Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.
Editor : Nur Hidayat Said

RAKYATKU.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar menanggapi pernyataan Nurdin Halid (NH) yang menyebutkan Golkar Sulsel pecah di bawah kepemimpinan Taufan Pawe (TP).

 

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Golkar, Sabil Rachman, menuding permintaan NH yang menginginkan Golkar Sulsel menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) hanya kepentingan personal semata.

Menurutnya, NH telah menyiapkan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk menjadi Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe. "Saya kira sangat tendensius. Apalagi menyebut musdalub yang diikuti penyebutan nama lain (IAS) secara subjektif. Berarti ada kepentingan personalitas," kata Sabil dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga : Tim Hukum Golkar Sulsel Ikuti Bimtek Hukum Acara PHP yang Diselenggarakan MK

Sabil menjelaskan tudingan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, kata dia, Golkar Sulsel tidak memiliki gejolak yang fatal. Sementara, NH terus ngotot ingin menggantikan TP sebagai Ketua Golkar Sulsel yang sah.

 

"Ini bukan karena keresahan terhadap terganggunya nilai pengelolaan organisasi. Melainkan karena untuk menempatkan orang tertentu dalam kepemimpinan organisasi yang sedang berjalan," tuding Sabil.

Sabil membeberkan, saat ini tak ada masalah urgen sehingga Golkar Sulsel harus menggelar mudaslub. Ia menilai kepengurusan Golkar Sulsel yang dikomandoi Taufan Pawe sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga : PAPPRI Sulsel Salurkan Dana Apresiasi untuk 10 Insan Musik Berdedikasi

"Pertanyaan saya jika dikaitkan dengan apa yg disampaikan Pak NH, apakah sebegitu rusakkah nilai dan tata kelola Golkar Sulsel lalu kemudian harus musdalub? Menurut saya tidak sejauh itulah. Karena itu izinkan saya untuk kali ini berbeda dengan senior saya Pak NH," katanya.

Sabil kembali menegaskan kepengurusan Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe sudah berjalan positif. Meskipun tidak sempurna, lanjutnya, tetapi tidak ada pelanggaran yang berakibat harus musdalub. Sebagaimana petunjuk AD/ART serta peraturan organisasi Golkar.

"Sependek dan sedangkal yang saya ketahui, maka tidak ada atau belum ada satupun alasan untuk melaksanakan musdalub Golkar Sulsel. Saya harus pastikan bahwa untuk poin ini bacaan saya berbeda dengan siapa pun, termasuk senior yang sangat saya hormati Pak NH," ucapnya. (*)