RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Khas Makassar, Jl Andi Mappanyukki pada Kamis (23/6/2022).
Budi dalam pemaparannya mendorong agar masyakarat bisa taat dalam membayar pajak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perda.
"Pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan kita. Nantinya masuk ke kas daerah yang akan digunakan untuk pembangunan," sebut Budi.
Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar
Politisi dari Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa pajak tersebut juga menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika banyak maka pembangunan juga akan lancar.
"Bayangkan saja kalau PAD kita terus mencapai target maka banyak yang bisa dibangun oleh pemerintah kota. Itu semua untuk kepentingan masyarakat," tambah Budi.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar ini berharap masyakarat bisa menumbuhkan kesadaran terkait bayar pajak. Dengan begitu, pemerintah juga bisa memberikan pelayanan terbaik.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Bacakan Sejarah di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar
"Maka dari itu, kami berharap masyakarat bisa taat bayar pajak. Khususnya seperti PBB," tukas Budi.
Sementara itu, narasumber yang juga akademisi, Puspito Hargono menilai pajak daerah tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan. Tetapi, kata dia, hal tersebut penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang.
"Jadi pajak ini menyumbang sebanyak Rp926 M dari target Rp1 Triliun. Jadi sudah bisa kita bayangkan beban pajak ini di Kota Makassar. Kalau kita tidak bayar pajak, maka kacau kota kita," jelasnya.
Baca Juga : Kadispar Makassar Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Puspito juga memandang sejauh ini masyakarat Maksssar masih belum paham pentingnya bayar pajak. Olehnya, ia meminta mereka memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak.
"Jadi kalau berbicara fasilitas kita otomatis berbicara pajak. Tingkat kesadaran masyakarat Maksssar masih kurang, karena kita masih disubsidi," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pajak Restoran, Minerba, Logam, dan Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Muh Ambar Sallatu mengatakan bahwa Bapenda punya peran penting sebagai leading sektor pendapatan. Salah satunya memastikan pajak dari masyakarat bisa dimaksimalkan untuk pembangunan.
Baca Juga : DPRD Makassar Melakukan RDP Terkait Keberadaan Mie Gacoan Alauddin
"Jadi tugas kami adalah pertama bagaimana mengoptimalkan sumber pajak dari Bapenda. Kedua, bagaimana struktur penyesuaian pendapatan kita agar mencapai target," ujar Memed--sapaan akrabnya.
