Rabu, 18 Mei 2022 15:34

Bupati Maros Gelar Rapat Evaluasi Capaian PAD, Minta Semua OPD Berintegritas

Adil Patawai Anar
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Bupati Maros Gelar Rapat Evaluasi Capaian PAD, Minta Semua OPD Berintegritas

“Kita belum memungut retribusi untuk IMB, Perdanya sementara disesuaikan dengan aturan baru dan sedang dibahas di DPRD. Sehingga target IMB Rp7,7 milyar itu lepas, mana lagi kan masih kondisi pandemi, dampaknya penghasilan dari sektor wisata sangat menurun,” kata Chaidir Syam.

MAROS – Bupati Maros, AS Chaidir Syam, memimpin rapat evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros yang masih jauh dari capaian target. Rapat evaluasi ini dilaksanakan di Rapat Bupati, Rabu (18/5/2022).

Dalam rapat tersebut, Chaidir mengungkapkan, target PAD tahun ini sebesar Rp264 miliar, namun yang terealisasi baru sekitar 24,55 persen atau sebesar Rp64 miliar.

Dia mengatakan, semestinya pencapaian PAD sudah 33 persen dari target, namun terkendala di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni adanya aturan baru yang belum disesuaikan oleh Perda, sehingga capaiannya tidak sesuai harapan.

Baca Juga : Pemkab Maros Raih Penghargaan Most Child Friendly Distric CNN Indonesia Awards

“Kita belum memungut retribusi untuk IMB, Perdanya sementara disesuaikan dengan aturan baru dan sedang dibahas di DPRD. Sehingga target IMB Rp7,7 milyar itu lepas, mana lagi kan masih kondisi pandemi, dampaknya penghasilan dari sektor wisata sangat menurun,” kata Chaidir Syam.

Dia mengaku, bisa memahami rendahnya pencapaian PAD karena kondisi saat ini. Chaidir pun tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan di triwulan berikutnya.

“Dibanding capaian tahun lalu, perolehan PAD saat ini terbilang cukup memuaskan meski masih di bawah target. Kita optimis bisa mengejar target pada bulan akan datang. Apalagi Covid-19 ini sudah semakin melandai. Ini pasti turut mendorong semua sektor pendapatan kita,” ujarnya.

Baca Juga : Bupati Maros Imbau Pemilik Kedai Tutup Siang Hari Selama Ramadan

Selain itu, mantan Ketua DPRD Maros ini juga meminta kepada semua Kepala OPD agar selalu bersikap jujur dan jangan sampai ada yang menjadi temuan BPK nanti.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Badan Pendapatan Daerah, H Takdir, menambahkan, dari 9 OPD yang berkewajiban menyetor PAD, sudah ada yang telah mencapai di atas 30 persen. Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. La Palaloi.

“Jadi yang tertinggi itu di Dinas Perikanan karena ada kenaikan tarif di TPI kita. Tapi memang yang paling berpengaruh itu di sektor PBB, yang memang belum keluar yah. Bulan ini baru terbit. Nah kalau ini masuk, pasti akan berdampak,” ujarnya.

#pemkab maros