RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pengamat politik pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Firdaus Muhammad, menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dalam keadaan dilematis untuk tahun anggaran 2022 ini.
Alasannya, pada saat 2021 dua tantangan utama, yakni penanganan COVID-19 serta fokus bayar utang yang menjadi bengkalai 2020 dan 2019 lalu.
"Kami akui itu, pemerintahan sekarang ini di bawah Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur fokus bayar utang," kata Firdaus, Selasa (5/4/2022).
Baca Juga : Daftar Korban Meninggal Dunia Banjir dan Tanah Longsor di Luwu
Ia mengatakan, waktu Nurdin Abdullah (NA) menjabat sebagai gubernur, banyak kebijakan yang dilakukan di luar perencanaan yang tertuang dalam APBD. Contohnya, pembangunan jalan di Maros Pucak.
"Karena mau cepat berakselerasi Pak Nurdin saat itu hanya memerintahkan untuk pengerjaan. Tapi, beliau kemudian tertahan karena kasus oleh KPK. Maka beban semua utang yang telah dikerja pihak ketiga harus diselesaikan oleh Andi Sudirman," ujarnya.
Akibatnya, ada beberapa pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel harus dialihkan ke anggaran 2023. Sebab, APBD pada 2022 ini hanya untuk yang benar-benar skala prioritas berdasarkan RPJMD.
Baca Juga : Helikopter Pembawa Bantuan Berhasil Mendarat di Latimojong Luwu, 8 Warga Ikut Dievakuasi
"Namun, itu bukan sebenarnya permakluman penuh, ya, Andi Sudirman harus tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat di Sulsel, termasuk di beberapa ruas jalan di Makassar dan Gowa dan lain sebagainya. Paling tidak 2023 harus dipenuhi,” ujarnya.
Sekadar diketahui, 2021 lalu, kasus korupsi yang menjerat NA memaksa pusat memberikan kewenangan penuh kepada Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sebagai pelaksana tugas gubernur. Di masa itu tantangan untuk membayar utang sangat besar. Dilematisnya, banyak program yang harus diselesaikan berdasarkan RPJMD. Ditambahkan lagi anggaran digunakan untuk penanganan pandemi.
Sementara, proses pengambilalihan kebijakan baru dilaksanakan untuk APBD 2022 yang mana pada saat 2021 lebih mengutamakan membayar utang. Komposisi anggaran untuk 2022 pun sangat minim untuk infrastruktur.
Kondisi keterpurukan 2021 yang membuat Pemprov Sulsel mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) mengakibatkan dana transfer dari pusat juga sangat minim. (*)
