RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Tautoto Tana Ranggina, yang juga pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel menggenjot dan mengakselerasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD I dan II untuk wilayah Sulsel.
Tautoto mengatakan pihaknya akan membentuk tim task force yang terdiri atas beberapa unsur atau stakeholder demi mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel. Hal tersebut terungkap dalam rapat yang digelar di ruang Asisten III Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/3/2022).
"Kita akan buat tim bersama BPJS, ya, katakanlah task force sehingga kabupaten atau kota yang masuk kategori di bawah 90 persen kepesertaan BPJS Kesehatan maka kita akan menggenjot itu," ujar Tautoto.
Baca Juga : Sulsel Masuk 5 Besar Provinsi Terbaik dalam Penerapan SPM
Hal pertama yang harus dilakukan adalah persuratan yang ditujukan kepada kabupaten/kota yang masuk kategori belum 90 persen kepesertaan JKN, KIS PBI APBD I dan II. Treatment lain yang dilakukan adalah menjadikan kepesertaan JKN sebagai syarat pengurusan dokumen yang diterbitkan oleh negara.
"Selain itu akan kita buatkan Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengatur hal ini supaya lebih detail," ujar mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel ini.
Hadir dalam pertemuan tersebut, dari BPJS Kesehatan ada Deputi Direksi Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku, Beno Herman, dari Pemprov Sulsel hadir Kepala Biro Hukum, Marwan, Kabid Humas Diskominfo, Sultan Rakib, dan dari Disnaker, Asbudil.
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Beno Herman menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Sulsel melalui Asisten III. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya siap membantu atau mendukung apa yang menjadi kebutuhan Pemprov Sulsel dalam mengakselerasi kepesertaan JKN di Sulsel.
Sekadar diketahui, informasi dari Dinas Kesehatan Sulsel ada delapan kabupaten di Sulsel yang butuh akselerasi, yakni Kabupaten Gowa (88,01 persen), Pangkep (89,28), Bukukumba (85,77), Bone (88,81), Soppeng (73,13), Pinrang (85,48), Luwu Utara (88,58), Palopo (89,23). (*)
