RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta analisis kebutuhan tenaga honorer tiap perangkat daerah Pemkot Makassar.
Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, mengatakan kebutuhan tenaga honorer harus transparan dan terukur. Apalagi jalannya pemerintahan saat ini turut dipengaruhi sistem yang serba digital.
"Kita minta transparansi datanya, apa saja yang dibutuhkan. Misalnya di bagian pemerintahan, itu tak membutuhkan banyak tenaga honorer, apalagi dengan adanya sistem IT yang semakin maju,” kata Yeni, Rabu (26/1/2022).
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Bahas Pendirian Perumda Terminal Makassar Metro
Ia melanjutkan, tiap perangkat daerah punya kebutuhan yang berbeda soal jumlah tenaga honorer. Terlebih jabatan PNS dan PPPK tak mampu menampung seluruh jumlah tenaga honorer.
“Meski pemerintah melempar angka 12 ribu kebutuhan, tapi kita tak tahu bagaimana rinciannya. Saya minta detail,” kata Anggota Komisi D ini.
Menurutnya, pekerjaan di bagian pemerintahan lebih banyak berkutat pada penginputan data-data. Hal itu berbeda dengan kebutuhan tenaga honorer di Satpol PP dan Dinas Sosial yang lebih banyak berada di lapangan.
Baca Juga : Legislator PKB Dorong Prioritas Pendidikan di Makassar Contoh Jepang
“Tapi, bagaimana kalau di Pariwisata dan Kesbangpol, misalnya. Harus ada analisis kebutuhan terlebih dulu, itu yang perlu,” ucapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer 2023 perlu direspons dengan langkah taktis.
“Seandainya ada otonomi daerah untuk bisa menganggarkan, saya pikir kalau APBD mampu tidak ada masalah,” kata Yeni. (*)
