RAKYATKU.COM - Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan.
Isu ini pun ditanggapi beragam di tengah masyarakat.
Namun ternyata wacana tersebut tidak pernah dibahas di internal pemerintah. Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3).
Baca Juga : Pengamat: Pasangan Prabowo-Gibran Rawan Tersandera Kelompok Oligarki
Mahfud menyebut, Presiden Jokowi sudah dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada tanggal 14 dan 27 September 2021.
Isi dari rapat tersebut meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pilkada 2024.
"Sikap ini disampaikan presiden pada rapat 14 September 2021. Saya, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dan Kepala Badan Intelijen Negara (Budi Gunawan) juga diminta Pesiden Jokowi berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR guna menentukan jadwal pemilu," terangnya.
Baca Juga : Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Ia juga mengatakan Presiden Jokowi menekankan instrumen pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 betul-betul disiapkan.
"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024," pungkasnya.
