RAKYATKU.COM, KENDARI,--Pemerintah Kota ( Pemkot ) Kendari meraih nilai 91,71 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian monitoring center for prevention (MCP) tahun 2021.
Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan angka sebesar 87,07 persen.MPC sendiri merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
Tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga : Vaksinasi Booster di Kota Kendari Dimulai, Wali Kota Sulkarnain Kadir Jadi Orang Pertama yang Divaksin
Program MCP merupakan pelaksanaan dari tugas KPK sebagaimana amanah UU terkait fungsi koordinasi dan monitoring atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Atas capaian itu, Kota Kendari menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara, bahkan secara nasional Kota Kendari berada di atas beberapa kota besar di Indonesia diantaranya, Kota Bandung, Surakarta, Medan dan Makassar.
Inspektur Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari tujuh indikator penilaian MCP hanya indikator Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset yang memiliki nilai di bawah 90 persen.
Baca Juga : Wali Kota Kendari Resmikan Gedung Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri
"Sementara lima lainnya itu memiliki nilai di atas 90 persen, bahkan indikator Manajemen ASN 99,5 persen dan Perencanaan dan Penganggaran APBD mendapat nilai 99 persen," kata Syarifuddin, Senin (14/2/2022)
Berikut tujuh indikator penilaian MCP dengan nilai indeks:
1.Perencanaan dan Penganggaran APBD 99,0 persen
Baca Juga : Hadiri HUT Pemuda Pancasila Marga Sultra, Wali Kota Kendari Tanam Pohon di MAN Insan Cendekia
2.Pengadaan Barang dan Jasa 96,2 persen
3.Perizinan 97,9 persen
4.Pengawasan APIP 98,5 persen
Baca Juga : Hadiri Silaturahmi Keluarga Besar Purna Praja dan Praja IPDN, Ini Pesan Wali Kota Kendari
5.Manajemen ASN 99,5 persen
6.Optimalisasi Pendapatan Daerah 63,3 persen
7.Manajemen Aset 78,3 persen