RAKYATKU.COM, JENEPONTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto akan segera memanggil Kepala Dinas Sosial dan BPJS. Pemanggilan tersebut untuk mendapatkan penjelasan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dinas Sosial, anggaran APBN dan APBD banyak yang tidak aktif di Kabupaten Jeneponto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto, Awaluddin Sinring kepada Rakyatku.com, Jumat (11/2/2022). Ia mengatakan pemanggilan tersebut sangat penting karena menyangkut kemaslahatan masyarakat Jeneponto.
"Ini sangat penting karena menyangkut masyarakat kita. Banyak KIS Dinas Sosial yang tidak aktif lagi, baik sumbernya APBN dan APBD. Ini juga belum sempat kami RDP-kan dengan Kadis Sosial dan pihak BPJS," ujar Awaluddin.
Baca Juga : Bupati Jeneponto Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik
Selain itu kata Legislator PAN ini, bahwa yang paling urgen ialah Saldo Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saldonya nol rupiah. Komisi IV DPRD Jeneponto akan panggil Kepala Dinas Sosial dan BPJS.
"Hari ini sebenarnya, lanjutan RDP, tapi semua Kadis di Jeneponto ke Konawe, termasuk kepala Dinas Sosial, katanya. Dan yang paling urgen juga ada saldo nol dan banyak KIS yang tidak aktif," jelasnya.
Sementara itu, Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto, Nirmala mengatakan sedang banyak pekerjaan, belum lagi data Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikerjakan.
Baca Juga : Rakor Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jeneponto
"Belum lagi ini data KIS yang anak-anak kerjakan kodong. Memang saya agak fokus ke perbaikan data bansos," sebutnya.
