MAKASSAR -- Satu lagi kado awal tahun 2022 yang menjadi semangat bagi Kabupaten Luwu Utara. Di awal tahun ini, Ombudsman RI memberikan penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Kabupaten Luwu Utara mendapatkan predikat zona hijau dengan nilai kepatuhan 85,89. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, melalui survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Untuk pemerintah daerah, penilaian didasarkan pada produk layanan atas empat substansi, yaitu pelayanan perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pendidikan. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Luwu Utara mengajukan Dinas PTSP, UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Apresiasi Kamp Pemuda PPGT Klasis Sangbualambe'
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Armiady di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Kamis (27/01/2022). Penghargaan diserahkan oleh kepala kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan.
"Ucapan terima kasih kepada Ombudsman Provinsi Sulsel yang telah melakukan penilaian kepada kinerja pemerintah daerah, tentu penghargaan ini selain jadi semangat juga sebagai bahan evaluasi kami di Pemda Luwu Utara untuk kinerja pelayanan yang dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, penghargaan ini tentu tidak dapat dipertahankan apabila pemerintah daerah tidak bekerja tim dalam melayani masyarakat dan patut mengapresiasi kinerja ini.
Baca Juga : Bupati Lutra: Bendungan Rongkong Jadi Kebutuhan Prioritas Mendesak
"Meskipun nilainya sedikit menurun, tapi Alhamdulillah Luwu Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat zona hijau penilaian ombudsman," cetusnya.
Armiady berpesan agar penghargaan tersebut menjadi support dan memotivasi untuk seluruh perangkat daerah dan ASN agar melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, ingat melayani masyarakat. "Bukan minta dilayani masyarakat,” pintanya.
