LUWU UTARA -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerjasama Operasional (KSO) Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN, Kamis (16/12/2021) di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Rapat dipimpin Asisten II, Bambang Irawan, dan dihadiri Asisten III Eka Rusli, Kepala BPKPD Baharuddin, Kadis Kominfo Arief Palallo, Kadis Transnaker Agussalim, Kadis Pertanian Rusydi Rasyid, Kepala BKPSDM Nursalim, dan Kepala DPMPTSP Ahmad Jani.
Baca Juga : 75 PPK se- Luwu Utara Resmi Dilantik, Indah Pesan Pilkada Damai dan Bermartabat
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, tercatat kurang lebih 9.000 Non ASN sudah ter-cover BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya tenaga pendidik, tenaga keagamaan, dan petani.
Meski begitu, BPJS dan Pemda berharap penerima manfaat BPJS bisa bertambah pada 2022. Mengingat manfaat yang diberikan pemerintah terus bertambah, sementara premi tetap.
Dengan premi yang tetap alias tidak mengalami kenaikan, maka diharapkan pada tahun 2022, terdapat penambahan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara.
Baca Juga : BPBD Luwu Utara Pastikan Tak Ada Desa Belum Tersentuh Bantuan
Asisten II Bambang Irawan, mengatakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam mengoptimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya bagi Non ASN.
“Program ini diharap terlaksana pada 2022,” kata Bambang. Kepesertaaan diharap menyasar pada pekerjaan rentan, seperti nelayan, imam masjid, marbot, ojek, dan tukang becak.
Meski begitu, semua bisa diwujudkan, tergantung pada ketersediaan anggaran. Mengingat saat ini masih pandemi. “Seperti diketahui, kita masih diterpa pandemi,” pungkasnya.
