RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengakui sosok Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, sebagai kepala daerah inovatif. Hal itu ia lontarkan saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (2/12/2021).
Kegiatan ini turut dihadiri 24 kepala daerah atau diwakili di Sulsel. Di antaranya Bupati Selayar, Basli Ali, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Bupati Barru, Suardi Saleh, Wakil Bupati Maros, Suhartina, dan Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana.
Pujian Andi Sudirman berawal saat Taufan Pawe menjelaskan soal penguatan kerja sama pemerintah daerah dalam menangani inflasi agar rendah dan terkendali melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca Juga : Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi
Menurutnya, inovasi Wali Kota Parepare dua periode ini merupakan terobosan luar biasa.
"Terima kasih masukannya dari Wali Kota Parepare (Taufan Pawe). Ini merupakan ide dan inovasi yang luar biasa," kata Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengungkapkan, ide dan inovasi dari seorang kepala daerah biasanya tersandung dengan sistem pemerintahan Indonesia yang kaku.
Baca Juga : Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat
Namun, untuk inovasi seorang Taufan Pawe, dirinya meyakini bisa berjalan mulus. Andi Sudirman sudah mengetahui kapasitas Taufan Pawe sebagai ahli hukum dan pemerintahan.
"Tentu ide ini kita minta dibahas kelanjutannya. Kita biasa bermasalah di aturan. Tapi, ide seorang kepala daerah seperti Pak Taufan Pawe tentu sudah ada dasar-dasar yang bisa kita lakukan. Beliau ini orang hukum jadi paham sekali. Kalau saya bukan orang hukum jadi saya harus belajar dari beliau," jelasnya.
Sementara, Taufan Pawe menjelaskan, dana BTT merupakan salah satu solusi dalam menangani inflasi agar rendah dan terkendali.
Baca Juga : Konsulat Jenderal Filipina Temui Pj Gubernur Bahtiar, Perkuat Hubungan Bilateral
Berdasarkan regulasi, lanjut TP, sapaan akrabnya, pemerintah daerah harus menyiapkan dana BTT minimal 5 persen dan maksimal 10 persen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BTT itu bisa diperuntukan saat ada kejadian-kejadian yang bisa mengancam inflasi di daerah.
"Begitu banyak dana BTT di provinsi. Ayo kita sinergitaskan ke daerah tingkat dua yang mana kemampuan daya beli masyarakat terancam. Ini bisa menjadi modal dasar untuk aktif, masif, terstruktur mengendalikan harga pasar," katanya.
Dia berharap, rapat TPID selanjutnya dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait. Mengingat, inovasi-inovasi yang lahir tidak sebatas konsep yang bisa menghambat pada saat implementasi.
Baca Juga : Pj Wali Kota Parepare Akan Boyong Kadis dan Pengusaha Tinjau IKN
"Dengan kita intervensi BTT itu secara terukur, maka saya yakin inflasi 24 kabupaten/kota ini bisa rendah dan terkendali. Kita bisa menjadi penyangga nasional dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu sendiri," ucapnya.
