RAKYATKU.COM -- Sistem pemilahan sampah jadi salah satu pembahasan dalam rapat DPRD Makassar.
Legislator mempertanyakan maksud pemisahan sampah kering dan basah. Warga diminta memisahkan sampahnya. Saat diangkut, malah digabung.
Itu terungkap dalam Badan Anggaran DPRD Makassar bersama OPD lingkup Pemkot Makassar, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga : Basdir Terpilih Jadi Ketua IKA Alumni SMK Negeri 4 Makassar
Rapat digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Sejumlah OPD diberi kesempatan memaparkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejumlah OPD.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar Andi Nurhaldin, NH serta Asisten III Pemkot Makassar M Mario S.
Baca Juga : Erik Horas Berpotensi Kembali ke Kursi Pimpinan DPRD Makassar
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar secara bergantian mengemukakan sejumlah program prioritas pemerintah beserta nilai anggaran yang telah disepakati bersama komisi yang menjadi mitra kerja OPD.
Salah satu yang menjadi sorotan dewan kali ini, yaitu masalah drainase yang sering menjadi keluhan warga.
Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali mengatakan, pihaknya meminta data progres pengerjaan kerukan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Eric Horas Pimpin Rapat Monev Komisi B DPRD Makassar Triwulan I
"Selain itu saya juga berharap untuk Dinas Lingkungan Hidup tolong berikan penjelasan terkait pemisahan sampah basah dan kering itu, tapi tetap diangkut dengan digabung. Dan juga Dinas Kebudayaan, kami minta untuk pengembangan museum misalnya, perlu inovasi kreatif yang menarik agar bisa lebih optimal," katanya.
Anggota Banggar, Yenni Rahman mengungkapkan pihaknya perlu penjelasan sebelum memutuskan anggaran belanja terkait pelaksanaan perbaikan drainase yang tiap reses menjadi keluhan warga.
"Harus ada skema pengerjaan drainase," ujarnya.
Baca Juga : Nunung Dasniar Sampaikan Pentingnya Membayar Pajak
"Inovasi dari Lingkungan Hidup, kita punya perda pengelolaan limbah domestik. Saya harap ada pendampingan di masyarakat bagaimana mengelola limbahnya," kata dia.
Sementara itu, OPD yang juga mendapat memaparkan program unggulan di antaranya, Balitbangda, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD Daya, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial.
Setelah mendengar sejumlah pemaparan OPD, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali beserta anggota Banggar menyepakati akan melanjutkan pembahasan ini pada hari Jumat (12/11/2021).
