RAKYATKU.COM - Demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) menyambangi gedung DPRD Makassar.
Didominasi juru parkir Jalan Pengayoman dan Boulevard, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul.
Terutama penarikan retribusi parkir dan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah.
Baca Juga : Erik Horas Berpotensi Kembali ke Kursi Pimpinan DPRD Makassar
Dipimpin Koordinator Lapangan Petrus Sihombing, yang menuturkan tumpang tindihnya pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan PD Parkir Makassar.
Dalam tuntutannya, mereka mendukung wali kota Makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan PD Parkir dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan. Sedangkan pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda.
“Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman,” pungkasnya.
Baca Juga : Eric Horas Pimpin Rapat Monev Komisi B DPRD Makassar Triwulan I
Aspirasi ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin, NH didampingi Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Senin (12/10/2021) di ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, menruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mediasi yang akan menghasilkan rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Selaku pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukan RDP dengan pihak terkait untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedapanlan kemanusiaan,” tutup legislator Golkar itu.
Baca Juga : Nunung Dasniar Sampaikan Pentingnya Membayar Pajak
