Senin, 15 November 2021 18:52

Jaksa Sebut Hanya Perantara, Edy Rahmat Dituntut Lebih Ringan daripada Nurdin Abdullah

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Jaksa Sebut Hanya Perantara, Edy Rahmat Dituntut Lebih Ringan daripada Nurdin Abdullah

Jaksa membeberkan alasan mengapa tuntutan terhadap Edy Rahmat lebih ringan dibandingkan Nurdin Abdullah.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR -- Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dituntut empat tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Tuntutan itu lebih rendah dari Nurdin Abdullah yang dituntut enam tahun penjara dan denda Rp500 juta. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (15/11/2021).

Jaksa menyebut Edy ikut serta dengan Nurdin Abdullah dalam penerimaan suap dari Agung Sucipto. Jaksa menilai Edy bersalah melakukan pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Baca Juga : Jaksa KPK Ikuti Nurdin Tidak Banding, Anggap Tuntutannya Sudah Diambil Alih Hakim

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Edy Rahmat berupa pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsidair selama tiga bulan kurungan," kata jaksa KPK Zaenal Abidin.

Menurut jaksa, tuntutan tersebut berbeda karena kualifikasi pembuktian antara Edy Rahmat dan Nurdin Abdullah berbeda. Nurdin Abdullah ada pasal gratifikasinya, sementara Edy Rahmat tidak ada.

Baca Juga : Terima Vonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Tidak Ajukan Banding

Selain itu jaksa menilai dari segi faktor dan peran, Edy Rahmat sebagai sekretaris PUTR hanya perantara yang melaksanakan perintah Nurdin Abdullah sebagai gubernur.

Sponsored by MGID

"Jadi jelas karena perbedaan pembuktian pasal juga berbeda, makanya lebih rendah, yang kedua soal peran," ucap jaksa Zainal Abidin.

Penulis : Usman Pala
#Sidang Kasus Nurdin Abdullah