RAKYATKU.COM - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengukuhkan pengurus Jaringan Pertanian Nasional (JPN) di 15 kabupaten dan 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, NTB, dan Sulawesi Selatan sebanyak 2.845 orang.
Kehadiran JPN adalah untuk memperkuat sekaligus menjadi mata dan telinga Kementerian Pertanian dalam mengakselersi pembangunan pertanian secara maju, mandiri, dan modern di daerah.
"Alhamdulliah, Indonesia termasuk 11 negara yang baik dalam menghadapi COVID-19. Kalau begitu pertanian kita kuat, pertanian kita menjanjikan pertanian kita dibutuhkan negara lain sehingga kita membutuhan mata, telinga, mulut yang menghubungkan kebutuhan petani ke Kementerian Pertanian," ucap SYL pada acara pengukuhan tersebut di Surabaya, Kamis (4/11/2021).
Baca Juga : Sinergi Kementan dan BPOM Kembangkan Obat Herbal, Dorong Potensi Ekonomi Rp300 Triliun
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional JPN, Imam Mujahidin Fahmid, mengatakan kehadiran JPN semata-mata atas pemikiran bersama untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di seluruh Indonesia.
Pembentukan JPN merupakan gagasan Mentan SYL sebagai jaringan baru yang menjadi center of planning untuk saling tukar pengalaman, inovasi, dan teknologi antarkomunitas pertanian.
"Semakin bertambahnya komisariat daerah maka bertambah mata telinga dan mulut kita untuk menghubungkan kebijakan pembangunan pertanian dari Kementerian Pertanian dan menjadi mata telinga dan mulut bagi masyarakat bagi petani untuk pemerintah," ungkapnya.
Pria yang juga menjabat Staf Khusus Menteri Pertanian ini menambahkan anggota pengurus JPN adalah pelaku petani yang tidak hanya akan dikukuhkan tanpa ada action dalam kemajuan pertanian. Ke depan program yang terpadu dengan program Kementan harus segera di wujudkan sebagai aktualisasi yang harus segera dijalankan segera mungkin.
Baca Juga : Mentan RI Amran Tinjau Lokasi Sebelum Kunker Presiden Jokowi di Bone
"Karena itu, JPN ini diharapkan mampu meneruskan dan berkomunikasi dengan masyarakat tani untuk penyebaran regulasi, teknologi, dan inovasi langsung dari pemerintah, atau antar masyarakat," tutur Imam.
