RAKYATKU.COM - DPRD mempertanyakan penambahan anggaran di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Khususnya untuk program lorong wisata.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso mempertanyakan penambahan anggaran senilai Rp6,3 miliar di Dinas Pariwisata.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto langsung meluruskannya. Menurutnya, tidak ada penambahan anggaran di Dinas Pariwisata.
Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar
Alokasi anggaran pokok tahun 2021 sebesar Rp32,10 miliar. Sementara di APBD perubahan hanya Rp32,09 miliar.
"Justru mengalami penurunan sebesar Rp13,05 juta lebih atau Rp4,07 persen," kata Danny.
Penambahan anggaran yang dimaksud, kata Danny, ialah realokasi atau refocusing anggaran di Dinas Pariwisata.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Bacakan Sejarah di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar
Anggaran senilai Rp6,3 miliar tersebut dialokasikan untuk program pengembangan destinasi.
"Kami ingin mewujudkan lorong wisata di Makassar dengan target 153 lorong," jelasnya.
Program tersebut dalam rangka menciptakan daya tarik wisata baru. Hal ini sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city.
Baca Juga : Kadispar Makassar Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Sasarannya, terwujudnya Makassar sebagai liveable city berbasis lorong. Liveable city berbasis lorong dan komunitas lorong wisata merupakan jalan-jalan kecil yang akan membentuk labirin. Konsep tersebut akan menjadi lokus tarikan perjalanan warga kota untuk tujuan berwisata.
Secara langsung lewat program ini masyarakat akan mendapatkan pengetahuan budaya dan religi dan bisa bertani dalam kota. Karena itu, peran komunitas warga lorong sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program ini.
Ini diharapkan menjadi potensi destinasi wisata baru di Makassar.
Baca Juga : DPRD Makassar Melakukan RDP Terkait Keberadaan Mie Gacoan Alauddin
