RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Balai Latihan Masyarakat (BLM) Makassar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jalan Dg. Ramang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/9/2021).
Salah satu yang menarik perhatian dalam kunker ini adalah minimnya pegawai di BLM Makassar. Tercatat hanya ada 60 pegawai, sementara BLM mengaver enam provinsi di Pulau Sulawesi.
BLM melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel dan Komisi V DPR RI Pastikan Kesiapan Lahan Pembangunan Stadion di Sudiang
"Tenaga yang ada hanya 60 orang tidak sebanding dengan luas wilayah yang mencakup enam provinsi. Sementara BUMDes dan desa wisata saat ini adalah dua program yang belum maksimal," kata Muhammad Fauzi, anggota Komisi V DPR RI.
Menurutnya, perlu strategi yang lebih baik dari BLM agar kualitas sumber daya yang dihasilkan dari pelatihan bisa maksimal. Sebab, BUMDes adalah program pemberdayaan yang diharapkan bisa membangkitkan ekonomi desa.
"Kalau sistemnya ToT (Training of Trainer) maka tentu perlu betul-betul dikawal agar kualitas pelatihannya maksimal. Begitu juga dengan yang telah ikut pelatihan bisa diberdayakan dengan baik di desa," harap legislator pusat dari daerah pemilihan Sulsel III ini.
Baca Juga : Waspada! Oknum Catut Nama Anggota DPR RI Muhammad Fauzi untuk Penipuan di Medsos
Dari data 2021, BLM telah melakukan pelatihan untuk 40 angkatan BUMDes, tetapi masih ada 19 angkatan yang belum dilakukan pelatihan.
"Mungkin ke depan juga kita di Komisi V perlu mendorong adanya balai baru di provinsi lain agar beban BLM Makassar bisa terbagi sehingga lebih maksimal," tambah Fauzi.
Kepala BLM Makassar, Andi Muhammad Urwah, mengakui minimnya personel yang dimiliki. Saat ini, BLM Makassar harus menangani 70 kabupaten dari 6 provinsi.
Baca Juga : Luwu Utara Jadi Kabupaten Penerima Manfaat Terbesar Program TPS3R di Selo Selatan
"Memang perlu adanya balai baru dibuka di provinsi lainnya karena beban tidak sebanding dengan SDM," katanya.
Kunjungan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras. Hadir di antaranya anggota Komisi V dari Sulsel, yakni Hamka B. Kady, Muh. Aras, Sarce Bandaso, dan Muhammad Fauzi.
