Bupati Wajo Bawakan Kuliah Umum Program Pascasarjana Unismuh Makassar Secara Virtual

RAKYATKU.COM,WAJO - Bupati Wajo H Amran Mahmud didaulat memberikan kuilah umum pada Ta’aruf dan Kuliah Tamu yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Senin (20/9/2021).

Orang nomor satu di Bumi Lamaddukkelleng ini membawakan kuliah umum berjudul, "Sinergi Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia".

Amran Mahmud dalam kuliah umum itu memaparkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Seiring dengan terus bertambahnya usia produktif, kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu prasyarat dalam mengoptimalkan bonus demografi yang diprediksikan akan mencapai puncak pada beberapa tahun yang akan datang.

Kualitas SDM, lanjutnya, dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990.

IPM dapat merepresentasikan bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah mencapai 71,94 yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun angka tersebut hanya mengalami kenaikan yang sangat tipis, yaitu hanya naik 0,02 poin dari perolehan angka indeks tahun 2019 yang berada di 70,92.

Pertumbuhan IPM yang melambat ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

"Adapun Sulawesi Selatan mencapai angka IPM sebesar 71,93 dan berada di peringkat ke 12 setelah Aceh. Jauh di atas Sulsel ada DKI Jakarta di peringkat teratas dengan IPM mencapai 80,77 dengan kategori sangat tinggi," ujarnya.

Salah satu prioritas pembangunan nasional, lanjut Amran Mahmud, adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, terdapat tujuh prioritas nasional. Pertama, perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan dihadapkan pada tiga hal.

Pertama, peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Terutama menjangkau wilayah sulit dan kelompok khusus. Termasukpemutakhiran data penduduk pasca pandemi Covid-19.

Kedua, pengembangan dan pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan. Terutama kelompok pekerja informal yang terdampak Covid-19, serta transformasi bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi registrasi sosial dengan cakupan 100 persen dengan diawali pemutakhiran data secara nasional.

Ketiga, peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menganalisis permasalahan dan dampak Covid-19 terhadap kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang pro-poor secara komprehensif.

Program prioritas nasional kedua adalah perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dihadapkan pada beberapa tantangan.

Pertama, belum semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan secara berkala. Sehingga ketepatan sasaran bantuan sosial masih terbatas.

Kedua, bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak Covid-19 belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal.

Ketiga, opsi mekanisme penyaluran bantuan sosial masih terbatas melalui himpunan bank milik negara (himbara) dan belum mengakomodasi alternatif penyaluran lain yang lebih memudahkan penerima manfaat, diperlukan saat terjadi krisis, bencana dan wabah, dan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keempat, pelaksanaan bantuan sosial secara digital masih belum optimal dan terintegrasi antarprogram sehingga program yang menyasar target yang sama masih menggunakan data yang berbeda.

Kelima, kepesertaan jaminan sosial terutama bagi kelompok pekerja informal masih terbatas. Padahal, kelompok penduduk ini memiliki tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi Covid-19.

Keenam, perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi Covid-19 belum dikembangkan, sehingga mitigasi dampak bencana belum responsif dan optimal.

Ketujuh, proses pemantauan dan evaluasi belum terintegrasi dan memanfaatkan semua sumber data.

Amran Mahmud lebih jauh memparkan, program prioritas ketiga adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui reformasi sistem kesehatan.

Pelayanan kesehatan berkualitas difokuskan pada penguatan upaya promotif-preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Termasuk penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security). Termasuk penguatan deteksi dini penyakit, fungsi laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan inovasi teknologi kesehatan, dorongan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta meningkatkan kembali upaya kesehatan yang tertinggal pada 2020 akibat adanya refocusing pada pandemi Covid-19.

Program prioritas nasional keempat adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Layanan pendidikan (dasar-menengah) akan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemenuhan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mewujudkan SDM berkualitas.

Upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi, peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran, dan penguatan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk menjamin ketersediaan alat, obat kontrasepsi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) bergerak.

Program prioritas kelima adalah peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda dihadapkan pada perlindungan anak dari berbagai dampak negatif Covid-19, seperti diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan kehilanganpengasuhan karena keterpisahan dengan orang tua/pengasuh utama, kemudian perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perdagangan orang.

Selain SDM yang berkualitas, Amran Mahmud mengatakan, SDM juga perlu berdaya saing atau competitiveness. Berdasarkan survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 yang dilakukan IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia berada di peringkat ke-37 dari total 64 negara.

Sementara, dalam peringkat Global Innovation Index (GII) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 85 dan tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Dalam IMD World Competitiveness Center, daya saing menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat inovasi. Implementasi Triple Helix penting dilakukan yang merupakan kolaborasi antara peneliti baik dari perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) di satu sisi, pemerintah di sisi kedua serta industri di sisi ketiga," ungkapnya.

"Pemerintah daerah membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola dan kemudahan berusaha. Dengan demikian, para wirausaha, pengusaha atau investor akan lebih mudah melakukan investasi atau memulai bisnis," tambahnya.

Tentunya, jelas Amran, Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi bagaimana bisa meningkatkan kontribusi untuk meningkatkan daya saing. Riset dan inovasi dari perguruan tinggi tentu diharapkan menjadi jalan keluar terhadap berbagai persoalan di sektor pembangunan daerah pada pandemi saat ini.

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang merupakan pilar dasar pola pikir bagi dosen dan mahasiswa, tetap menjadi cita-cita bersama, sehingga perguruan tinggi dapat memberikan yang terbaik untuk negeri ini.

"Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini telah menjalin kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi dalam pengembangan SDM di Kabupaten Wajo. Salah satu di antaranya adalah kerja sama dengan Universitas Sampoerna sejak 2020 hingga 2021 dengan mengutus tiga orang putra-putri Wajo untuk menempuh pendidikan strata-1," ungkapnya.

Selain Universitas Sampoerna, Amran menuturkan, kalau juga telah menjalin kerja sama dengan pihak Universitas As’adiyah, Universitas Prima, Unismuh, Unhas, maupun UGM, dalam hal pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Wajo.

Asisten Direktur 2 Program Pascasarjana, Muhlis Madani menyampaikan bahwa pemilihan bupati Wajo sebagai narasumber untuk membawakan kuliah tamu karena beberapa alasan. Dari sisi kelembagaan, ada hubungan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi sehingga tema yang ditawarkan ke bupati adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia melalui relasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

"Apalagi kita tahu persis bahwa Bapak Bupati Wajo bukan orang lain di Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah salah satu kader terbaik Muhammadiyah sehingga disepakati dalam rapat unsur pimpinan bahwa tahun ini beliau yang memberikan kuliah tamu," tuturnya.

Turut hadir pada acara yang dilaksanakan secara virtual itu, Direktur Program Pascasarjana Unismuh, Darwis Muhdina; para asisten direktur, ketua prodi, kaprodi, gugus kendali mutu, para dosen, serta mahasiswa baru Program Pascasarjana Unismuh.

Penulis : Abd Rasyid. MS