RAKYATKU.COM, MAKASSAR - PPKM Level 4 di Kota Makassar masih terus berlanjut setelah dilakukan perpanjangan. Perpanjangan ini merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Anggota DPRD Kota Makassar" href="https://rakyatku.com/tag/dprd-kota-makassar">DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, PPKM ibarat simalakama. Olehnya itu, ia menyebut pemerintah harus lebih jeli memperhatikan dampak terburuk dari penerapan PPKM, seperti bantuan sosial (bansos) yang harus merata.
"Saya menilai bantuan yang diberikan masih terlalu kecil. Masih banyak yang tidak mendapatkan bansos karena mereka tidak tercatat di pemerintah," kata politisi dari fraksi Golkar ini, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar
Ia menyebut, yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah di masa penerapan PPKM adalah mengatasi kelaparan dan kehilangan pendapatan. Dia pun menginginkan ada cara mengatasi pandemi tanpa merusak sistem perekonomian rakyat.
"Karena ini masih belum efektif dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian. Ekonomi juga tidak bisa pulih juga kalau masalah kesehatan belum tuntas. Jadi bukan pilihan lagi PPKM harus diperketat, pemerintah harus lebih serius agar PPKM tidak berlarut-larut, harus perhatikan perut rakyat," jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini menyebut, bansis harus merata untuk masyarakat bawah. Di sisi lain penertiban penerapan PPKM harus dilakukan dengan cara-cara yang humanis.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Bacakan Sejarah di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar
"Sangat miris rasanya. Setidaknya pelaku usaha bisa mendapatkan keringanan dalam pembayaran listrik untuk pemakaian di luar waktu beban puncak dan penurunan pajak kalau bisa. Biar pengusaha bisa sedikit bernapas ringan," jelasnya.
