"Kalau mereka terus dibiarkan tanpa ada solusi, bukan tidak mungkin akan banyak yang akan memilih utang riba melalui renterir karena tak ada solusi dari pemerintah. Kalau ini terjadi, yah pasti akan semakin menyulitkan hidup para pekerja ini ke depan," imbuhnya.
"Jujur saja, kalau hanya paket Sembako, sekarang ini tak ada lagi nilainya. Tidak ada artinya. Percuma, karena kesulitan ekonomi yang dirasakan ribuan pekerja atau karyawan usah hiburan saat ini, sudah berada pada 'Level 10'. Kalau PPKM itu baru Level 4. Kalau cuma sembako, dikonsumsi untuk satu keluarga paling habis cuma dalam 2 hari. Mereka kini butuh dana segar. Itupun kalau cuma 1 jutaan tidak bakalan cukup. Harus per orang diberikan bantuan dana minimal 1 bulan gaji sesuai aturan 'upah' yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah juga," harapnya.
Baca Juga : PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini: Ada Hasil Baik, Juga Kurang Baik
Dikatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa dalam upaya menekan laju pandemi COVID-19, pemerintah harus berperan demi keselamatan rakyat yang lebih banyak. Namun, disisi lain tentu pemerintah juga wajib hadir merasakan beban bagi mereka yang terdampak secara langsung.
"Apa pun masalahnya, bagaimana pun caranya, kami hanya menuntut pemerintah bisa memberikan solusi kepada para pekerja yang jumlahnya sekitar 3.810 dan ratusan pengusaha yang terdampak sejak pemberlakuan PSBB hingga aturan PPKM berlapis-lapis ini. Karena itu sudah menjadi tanggungjawab para pemimpin sebagai orang-orang yang terpilih. Mereka harus mampu mencari solusinya," jelasnya.
"Saya berbicara sesuai apa yang saya dengar dan lihat serta apa yang dirasakan para pekerja/karyawan saat ini. Dan, itulah kebenaran yang harus disuarakan. Meski subjektif, setidaknya itu mewakili kebenaran yang ada dari dalam diri mereka dan kita wajib meyakininya," imbuhnya lagi.
Baca Juga : PPKM Level 4 Diperpanjang, Curhatan SPG ke Presiden Jokowi Ini Bikin Iba
Terakhir, kata Zul, pihaknya juga meminta Pemkot Makassar bisa segera menjalankan programnya untuk pengukur zona COVID-19 tiap RT, karena dalam Surat Edaran Wali Kota, hal itu selalu menjadi alasan penutupan sementara usaha-usaha hiburan.
