Selasa, 27 Juli 2021 16:14

Diskusi Publik Rencana Penanggulangan Bencana, Ini Penekanan Sekprov Sulsel

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Kegiatan ini dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, di Hotel Arthama, Senin (26/7/2021).
Kegiatan ini dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, di Hotel Arthama, Senin (26/7/2021).

Menurut Abdul Hayat Gani, diskusi publik diharapkan hadir gagasan rencana penanggulangan bencana ke depan. Proses-proses yang diinginkan adalah upaya preventif. Untuk itu, harus dilakukan sejak dini.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Diskusi Publik Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulsel 2021 hingga 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, di Hotel Arthama, Senin (26/7/2021).

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengingatkan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Terlebih saat ini Sulsel terkonfirmasi masuk dalam PPKM Level 4, terutama Kota Makassar dan Kabupaten Toraja Utara.

Baca Juga : Makassar dan Gowa Turun Level 2, Plt Gubernur Sulsel Ucap Syukur

"Kita tentu prihatin atas itu, akan tetapi kita juga tidak boleh lengah terhadap kejadian tersebut. Kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan," ucap Abdul Hayat.

Sebelum kegiatan diskusi publik ini, lanjut Abdul Hayat, sudah dilakukan pertemuan di Hotel Maxone, tentang rencana induk penanggulangan bencana.

 

Menurut Abdul Hayat, diskusi publik diharapkan hadir gagasan rencana penanggulangan bencana ke depan. Proses-proses yang diinginkan adalah upaya preventif. Untuk itu, harus dilakukan sejak dini.

Baca Juga : Setelah Jabat Sekda Selayar, Marjani Sultan Kembali ke Pemprov Sulsel

"Dan hari ini, kita ingin lebih mendiskusikan seperti apa sebenarnya di lapangan. Seperti apa yang dilakukan, prakondisi, pemetaan, pengukuran, tindak lanjut, kemudian monitoring dan evaluasi," tambahnya.

Sponsored by MGID

Abdul Hayat berharap, fakta di lapangan sama dengan data yang dimasukkan di daerah tiap kabupaten/kota. Ia berpesan agar lembaga vertikal seperti Basarnas, bisa melakukan focus group discussion (FGD) guna mendapat dukungan dan masukan.

"Saya pikir ini adalah tugas bersama, bukan tugas dari BPBD sendiri, dan itu perlu dukungan dari seluruh stakeholder terkait. Karena yang diinginkan adalah semua harus terjadi pemberdayaan. Baik pemberdayaan manusia, infrastruktur, maupun pemberdayaan sumber daya alam, serta dukungan-dukungan lainnya," sebutnya.

Sponsored by advertnative
 
Penulis : Syukur
#Pemprov Sulsel #Abdul Hayat Gani