RAKYATKU.COM,JENEPONTO -- Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto membahas LKPj nota perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (ABPD) tahun 2020, Senin (26/7/2021).
"Pembahasan yang sementara berlangsung memang untuk beberapa OPD sedikit ada penurunan pencapaian dari target realisasi pendapatan asli daerah kita. Termasuk Dinas Pekerjaan Umum," ujar Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Imam Taufiq Bochari.
Dia menyebut, Dinas PU hanya mencapai kurang lebih 20 persen.
Baca Juga : Bupati Jeneponto Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik
Setelah dilakukan pembahasan, salah satu yang menjadi kendala itu adalah seperti di PU memang karena target PAD-nya yang terlalu tinggi disebabkan masih mengacu pada pencapaian PAD tahun 2018-2019 dimana pada saat itu kan ada investor besar yang masuk dalam hal ini PLTB.
"Sehingga target yang dipasang masih mengacu pada situasi saat itu. Hasilnya bahwa kondisi pencapain PAD di Dinas PU itu masih sangat di bawah target yang ditetapkan karena disamping ada situasi yang berbeda," terangnya.
Menurut legislator PPP ini, pencapain target terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berharap ke depan PU harus membuka ruang komunikasi dengan beberapa stakeholder. IMB hanya fokus di area perkotaan, padahal ada sumber PAD IMB di pelosok-pelosok.
Baca Juga : Rakor Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jeneponto
"Ini belum kita gali secara maksimal. Ini ke depan bagaimana supaya target yang ditetapkan pada pembahasan APBD pokok 2022 nanti, harus realistis tidak mengawan-awan lagi. Dan tidak mengacu pada pencapaian sebelumnya, karena investor besar," urainya.
Bahkan, kata dia, sudah menyarankan supaya model-model pendekatan sosialisasi kepada masyarakat terkait PAD yang bersumber dari IMB itu, semakin intensif dan melakukan kerja sama termasuk para kepala desa dalam menggali potensi di desa secara maksimal.
Ke depan Dinas PU harus lebih profesional dalam mengelola sumber-sumber PAD karena secara garis besar terdapat dua sumber PAD di PU yakni alat berat dan IMB.
Baca Juga : Bupati Jeneponto Reposisi Pejabat di Beberapa OPD Strategis
Termasuk di alat berat, PU ini bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan para pelaku usaha yang ada di Jeneponto. Kecuali kegiatannya bersifat sosial, seperti bencana. Apalagi sudah dikasih anggaran perbaikan dan harus jelas regulasinya.
"Taruhlah para pengembang perumahan, kontraktor yang membutuhkan alat berat, itu harus dikelola dengan baik. Dari segi IMB kami berharap kepada PU membuka ruang komunikasi kepada beberapa stakeholder," ujarnya.
"Memberikan gambaran, begini kalau IMB seperti ini. Misalnya begini kalau di PBB ada insentif yang diberikan kalau misalnya PBB-nya tercapai. Kenapa kita tidak coba pikirkan untuk pemcapaian IMB kita bukan ruang juga untuk memberikan insentif," tambahnya.
Baca Juga : Pemkab-DPRD Jeneponto Sahkan Tiga Ranperda
Imam bilang, misalnya membuka kerja sama dengan para kepala desa menarik IMB di pelosok. Ada juga semacam reward yang diberikan kepada mereka sehingga mereka menganggap kontribusinya itu dihargai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, Muh Arifin Nur mengatakan target pencapaian PAD di Jeneponto terbilang tinggi dan mengikuti tahun 2019. Namun hampir dicapai.
"Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga ke depan target kita akan kita riilkan sesuai pundi-pundi yang nyata di lapangan. Untuk alat berat pada tahun 2019 PAD kita hampir Rp500 juta, sementara IMB Rp1,5 miliar karena ada proyek besar PLTB," tutup Arifin Nur.
