RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare optimistis dapat mempertahankan status kota layak anak" href="https://rakyatku.com/tag/kota-layak-anak">kota layak anak (KLA) tahun ini. Bahkan, Parepare menarget dapat naik kelas dari kategori madya ke nindya.
Selain menerbitkan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak, juga kebijakan alokasi penganggaran pemenuhan hak-hak anak yang meningkat tiap tahun.
Tercatat, pada 2019 Pemkot Parepare mengalokasikan anggaran Rp11,4 miliar untuk 22 kegiatan anak dan pada 2020 meningkat signifikan menjadi Rp87,13 miliar lebih untuk 306 kegiatan.
Baca Juga : Instruksi Langsung Pj Wali Kota Akbar Ali, Pemkot Parepare Gelar Kerja Bakti
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, start awal kepemimpinannya sejak Oktober 2013 lalu, pihaknya konsen dalam hal pemenuhan hak-hak anak.
Sepuluh potret hak-hak anak dalam PBB (hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan) telah gamblang diwujudkan dalam kepemimpinan Wali Kota Parepare ke-17 ini.
Capaian-capaian itu dipaparkan dalam verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga : Pj Walikota Akbar Ali Ajak Pengusaha Muda Parepare Tekan Inflasi di Parepare
"Sejak start 2013 tepatnya Oktober, berusaha berpikir hak-hak dasar anak dan pemberdayaan perempuaan harus memiliki payung hukum sehingga kami sudah memiliki Perda Nomor 12 tahun 2015 terkait perlindungan perempuan dan anak. Dan saat ini kita sementara mengkaji hadirnya Perda Kota Layak Anak. Tidak berhenti sampai di sini, kami terus berinovasi dalam melahirkan Habibie kecil dan Ainun kecil di Kota Cinta BJ Habibie dengan perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak anak," beber Taufan Pawe.
Selain regulasi, Pemerintah Kota Parepare juga melibatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan, yakni dalam kegiatan musrenbang anak dan musrenbang perempuan.
Program pendidikan dalam melahirkan anak-anak cerdas dan berkarakter sebagai tonggak identitas kota santri dan ulama diimpelementasikan melalui program mondok pesantren selama sepekan dan Majelis Anak Sholeh. Hak bermain anak pun tak luput perhatian pemerintah.
Baca Juga : Pemkab Sidrap Siap Input Dokumen Evaluasi KLA 2023
Taufan Pawe yakin dengan segala capaian yang dinilai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Parepare bisa naik kelas dari penghargaan kategori madya menjadi nindya.
"Berdasarkan arahan Bapak Wali Kota, infrastruktur ramah anak menjadi perhatian kami. Saat ini sudah ada 9 taman bermain anak, 51 sekolah ramah anak dan sejumlah program seperti Call In Peran, yakni kalau ada anak dan perempuan yang terindikasi kekerasan dapat menggunakan layanan itu. Kita juga punya program 'Mabessa' atau Mari Bersama Sayang Anak yang kami wujudkan dengan pengadaan 1 unit mobil, 2 motor, dan 1 rumah aman," timpal Syamsuddin Taha, Ketua Tim Gugus Tugas KLA Parepare yang jiga Kepala Bappeda Parepare menambahkan.
Dalam virtual itu, Ketua Tim Penggerak PKK Parepare, Erna Rasyid Taufan juga ikut menyampaikan sejumlah program PKK yang dikerjasamai sejumlah stakeholder dalam mendukjng Parepare Kota Layak Anak, seperti mrmanrau kondisi kantin sekolah bebas dari bahan makanan berbahaya, penanamam pohon, majrlis anak sholeh dan sejumlah program lainnya.
Baca Juga : Naik Satu Tingkat, Makassar Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya
"Tahun 2017 dan 2018 Parepare berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori pratama, lalu tahun 2019 kategori madya. Harusnya tahun 2020 ada penilaian namun karena pandemi sehingga penilaian dilakukan 2021 dan kita optimis bisa naik ke nindya," kata Dede Alamsyah Wakkang, Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare.
