RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) pemprov sulsel" href="https://rakyatku.com/tag/pemprov-sulsel">Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (kemenkopolhukam">Menkopulhukam), Mahfud MD" href="https://rakyatku.com/tag/mahfud-md">Mahfud MD, dalam simulasi penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (force down) di Gedung Cargo Angkasa Pura Logistik Bandara Lama Sultan Hasanuddin, Kamis (10/6/2021).
"Kegiatan ini sebagai bahan dalam rancangan undang-undang terkait keamanan nasional dari pelanggaran asing atas wilayah teritorial wilayah NKRI," kata Andi Sudirman.
Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan pentingnya simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat untuk mengindari tumpang tindih atau saling menghindar tanggung jawab antarinstansi.
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
Menurutnya, persoalan penanganan pesawat asing yang melanggar wilayah udara kedaulatan nasional, tidak hanya ditangani TNI AU, tetapi perlu kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain.
Mahfud menambahkan, koordinasi melalui simulasi ini penting untuk menjadi contoh tiap institusi tentang pentingnya sinergitas. Olehnya itu, sebagai upaya melindungi negara, pertahanan dan kedaulatan, direncanakan terbentuknya Badan Pengelolaan Sumber Daya Udara Nasional.
"Pengamanan udara sudah kita dilakukan, namun rumit untuk sekarang. Tidak bisa ditangani hanya satu institusi yang namanya TNI AU, perlu ada kolaborasi dengan instansi lainnya. Maka perlu pelatihan (simulasi) agar kita bisa memastikan, jika ada pesawat asing melanggar teritorial, maka bisa dipaksa turun, tentu dengan prosedur yang tepat dan terukur," katanya.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Pangkohanudnas, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Pangkoopsau II, Deputi III Kemenkopolhukam, Dankodiklatau, Asintel Kasau, Asops Kasau, perwakilan Kementerian Perhubungan RI, Dankorpaskhas, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kadisopslatau.
