RAKYATKU.COM, PALEMBANG - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), didampingi Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh dan jajarannya meninjau pabrik dan gudang pupuk di komplek PT Pusri Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat (28/5/2021).
Mentan Syahrul melihat langsung kesiapan Pusri dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional.
"Kita berharap perencanaan kebutuhan pupuk melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang sudah mengalami validisasi berjenjang sesuai dan tidak mengalami keterlambatan di lapangan," kata Mentan Syahrul.
Baca Juga : Mentan RI Amran Tinjau Lokasi Sebelum Kunker Presiden Jokowi di Bone
Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh, menyampaikan pada 2021 ini, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 Kabupaten/kota di Sumsel.
Terkait kebutuhan petani, Pusri juga menyediakan pupuk nonsubsidi dimana kapasitas produksi perusahaan akan memenuhi kebutuhan di Sumsel yang saat ini ditetapkan sebagai daerah penyangga panggan nasional dalam Program Food Estate.
Lebih lanjut Tri menyampaikan sebagai salah satu upaya mendorong program ketahanan pangan, Pusri akan membangun pabrik baru di Palembang menggantikan Pabrik Pusri III dan IV yang sudah berusia 47 tahun yang dinilai sudah tidak efisien sehingga harus ada revitalisasi Pabrik.
Baca Juga : Mentan Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp410 Miliar untuk Bencana di Sulsel
"Dengan semakin baik produksi pupuk dan serangkaian program yang dilakukan untuk ketahanan pangan, hal ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Tri.
Sementara, Mentan Syahrul mengharapkan penyaluran pupuk dapat tepat waktu di lini satu, di propinsi, lini dua di kabupaten, dan lini tiga di kecamatan dan seterusnya.
Menurut Mentan Syahrul, selama ini pengawasan distribusi pupuk subsidi menggunakan kode industri, ke depan model pengawasan akan dikembangkan dengan menggunakan barcode sehingga jalurnya jelas dan ini akan terus disempurnakan.
Baca Juga : Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
Permintaan pupuk subsidi kurang lebih mencapai 24 juta ton. Hal itu akan berusaha dipenuhi walaupun kemampuan negara baru bisa memenuhi 9 juta ton.
"Oleh karena itu, tidak semua harus menggunakan pupuk subsidi. Pemerintah sudah menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha tani yang bisa digunakan untuk keperluan pupuk," ungkapnya.
Sebagai informasi, nilai Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet KUR di sektor pertanian tahun 2020 hanya 0,6 persen dari total nilai pinjaman KUR. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian dana pinjaman KUR cukup sehat bagi sektor perbankan.
