RAKYATKU.COM - Banyak pemudik pada akhirnya lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas. Penyekatan ini dinilai kurang efektif dan hanya formalitas.
"Penyekatannya memang kurang efektif. Persoalannya pada pemudik yang kerinduannya sangat tinggi kepada keluarga. Maka itu mereka mudik," kata pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Rabu (12/5/2021).
"Penyekatan ini lebih menekankan pada formalitas karena kebijakannya berubah-ubah terus, tuh. Misalnya, kemudian penyekatan jebol beberapa kali. Hingga akhirnya diloloskan karena persoalannya tidak ada law infocment (penegakan hukum). Jadi tidak ada sanksinya. Orang itu harusnya ada sanksi hukum. Bisa denda, bisa sosial. Tidak harus pidana," terangnya.
Baca Juga : 1.464 Pemudik Sulsel Dites Antigen di Perbatasan, Begini Hasilnya
Menurutnya, aturan ini juga bisa memicu chaos. Itu karena pemudik jumlahnya sangat banyak. "Risikonya bisa chaos juga. Tapi sebenarnya bisa lewat aplikasi denda. Tapi ini juga sulit karena jumlahnya banyak," ucapnya.
Kata dia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan pemudik ini. Misalnya, mulai mewajibkan tes COVID1pada setiap pos hingga PPKM Mikro di daerah.
"Itu di setiap pos didirikan tempat testing COVID-19. Misal tes antigen. Kalau misalnya taruhlah tes lima kali dari Jakarta ke Jawa Tengah. Terus biayanya dia tanggung sendiri, nanti pemudik pasti mikir. Caranya begitu. Atau PPKM Mikro di jalan-jalan tikus. Jadi yang melakukan penyekatan bukan aparat lagi, tapi warga setempat di daerah," tuturnya.
Baca Juga : Perpanjangan Penyekatan, Polda Sulsel Lakukan Tes Antigen di Perbatasan
Sumber: Detik